Masalah Terus Bermunculan di Luar Pertandingan PON Riau

Kasus ini dapat dianalogikan dengan Presiden dan Mahkamah Agung. Presiden membuat SK pengangkatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Lantas, apakah Presiden dapat membatalkan keputusan Kasasi Mahkamah Agung? Kalau SK Ketua KONI memang dapat membatalkan keputusan Dewan Hakim, apakah berarti kekuasaan Ketua KONI lebih besar daripada Presiden?

Masalah klasik

Masih ada masalah klasik dalam setiap penyelenggaraan PON, yakni kepindahan atlet. Saling klaim daerah sebagai pemilik atlet yang sah selalu muncul dan celakanya terjadi pada detik-detik terakhir menjelang pertandingan. Masalah itu tentunya akan berimbas pada prestasi atlet.

Hampir dapat dipastikan, konsentrasi atlet untuk bertanding akan terganggu dan tidak mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Persoalan kepindahan atlet sebenarnya sudah diatur secara tegas lewat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI.

KONI sudah membentuk badan keabsahan atlet dan ada pula mekanisme hukum menyelesaikan sengketa, lewat Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI).

Kasus Nanang R Hidayat, atlet aeromodeling yang disengketakan antara Sumatra Selatan dan Banten, adalah salah satu contoh masalah klasik itu.

Menurut Ade Chaniago, manajer tim aeromodeling Sumsel, Nanang sudah sah sebagai atlet Sumsel karena sampai pelaksanaan pertemuan delegasi teknis tanggal 3 sampai 4 September 2012, tidak ada protes resmi dari Banten. Namun saat menjelang pertandingan, Banten protes dan pertandingan harus dihentikan.

Dewan Hakim akhirnya menganulir keabsahan Nanang dan menyatakan tidak berhak berlaga atas nama Sumsel. Ade jelas meradang, karena sesuai Surat Keputusan KONI Nomor : 73 Tahun 2010 Bab VI ayat 4c, tentang syarat keabsahan atlet, protes harus disampaikan secara tertulis dan terkait dengan status atlet, maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum PON sudah harus selesai dan tidak ada lagi protes.

"Mengapa SK KONI itu tidak dipatuhi. Banten protes pada saat pertandingan berjalan, bukan 10 hari sebelum PON seperti aturan KONI. Dewan Hakim mengambil keputusan hanya beberapa detik menjelang pertandingan. Kalau niatnya ingin menegakkan aturan, mengapa dilakukan dengan cara melanggar aturan juga. Keputusan itu merugikan atlet kami," tandas Ade.

Menurut Ade, akibat kisruh itu, Nanang menjadi stres berat. Atlet aeromodeling yang biasanya menjadi langganan juara di nomornya itu tidak mendapat medali apapun.

Masalah sama juga dialami Rina Dewi Puspita Sari, yang kini membela DKI Jakarta. Jatim protes, perpindahan Rina dianggap tidak sah. Pertandingan panahan sempat diundur enam jam karena protes Jatim itu. Akhirnya Dewan Hakim membuat keputusan, Rina boleh mewakili DKI Jakarta, asalkan membayar uang kompensasi sebesar Rp 300 juta.

Rina akhirnya dapat bertanding, namun dia hanya mampu meraih perunggu. Konsentrasinya untuk bertanding telah terganggu protes.

Ngatino, Ketua Bidang Hukum KONI DKI Jakarta mengungkapkan, penyelesaian kasus Rina adalah bentuk penyalahgunaan wewenang Dewan Hakim.

"Multieven apapun, yang namanya Dewan Hakim itu hanya mengurusi masalah pertandingan. Masalah keabsahan atlet sepenuhnya urusan Badan Keabsahan KONI dan ada lembaga hukum BAORI untuk menyelesaikan sengketa keabsahan. Untuk apa KONI membentuk badan keabsahan, kalau keputusan badan itu ternyata tidak berlaku?" tanya Ngatino, mantan Ketua Bidang Organisasi pada era KONI dipimpin Rita Subowo.

Melihat banyaknya masalah di luar pertandingan, alangkah baiknya apabila Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng mengingatkan KONI agar menegakkan aturan baku olahraga, tanpa melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.

Harap diingat, campur tangan pemerintah bukanlah intervensi. Pasal 13 ayat (1) UU No3/2005 tentang Olahraga menyebutkan, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.