Ketika BP Berharap Pemain Ikut Dilibatkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mendukung Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) menjadi satu-satunya wadah berhimpun bagi para pesepak bola profesional Tanah Air.

Dukungan diberikan Menpora agar APPI leluasa dalam mengadvokasi para pesepak bola nasional sekaligus memiliki legitimasi yang kuat untuk memberikan masukan-masukan yang produktif dan konstruktif dalam berbagai kebijakan yang berhubungan dengan nasib pesepak bola.

Tidak hanya mengakui APPI sebagai wadah tunggal, Menpora juga menegaskan pentingnya hak-hak dan kewajiban pesepak bola masuk ke dalam statuta federasi sepak bola nasional sehingga nasib pesepak bola tidak mudah diombang-ambing dan dilecehkan oleh klub atau otoritas sepak bola nasional.

"Pemenuhan terhadap hak-hak dan kewajiban pesepak bola juga merupakan bagian penting dalam reformasi tata kelola persepakbolaan nasional sehingga hak-hak dan kemajiban pemain itu harus masuk ke dalam statuta federasi sepak bola nasional ke depan," kata Menpora saat menemui jajaran pengurus APPI di Kantor Kemenpora Jakarta, Senin (19/10/2015).

Karena itu, Cak Imam, meminta APPI segera untuk menginvetarisasi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pesepak bola profesional Tanah Air sehingga diperoleh input yang dapat dimasukkan ke dalam statuta federasi sepak bola nasional hasil dari reformasi tata kelola sepak bola yang tengah didorong pemerintah.

Pada pertemuan dengan Menpora yang didampingi Staf Khusus Bidang Olahraga M Khusen Yusuf ini, APPI diwakili oleh Ponaryo Astaman, Bambang Pamungkas, Bimasakti, Ricardo Salampessy, Kurniawan Dwi Julianto, dan GM APPI, Valentino Simanjuntak.

Pihak APPI menyambut gembira terkait dengan pengakuan pemerintah (Kemenpora) sebagai satu-satunya organisasi resmi yang menaungi pesepak bola nasional. "Dengan demikian, kita akan lebih eksis dalam memperjuangkan hak-hak dan perlindungan kepada pemain," tutur Valentino Simanjuntak.

Pasca-pengakuan ini, APPI akan terlibat aktif memperjuangkan hak dan perlindungan pemain, misalnya memberikan masukan kepada federasi terkait dengan penyusunan regulasi yang berpengaruh langsung pada hak dan kewajiban pemain.

APPI merasa terpanggil menyampaikan masukan kepada pemerintah (Kemenpora) pasca-penyelenggaraan Piala Presiden dan Piala Kemerdekaan. Dalam hal ini, menurut jubir APPI Ponariyo Astaman, APPI memberikan koreksi atas penyelenggaraan dua event itu, yang bertalian atau berdampak langsung kepada pemain. "Kita menyampaikan aspirasi, misalnya soal standardisasi kontrak pemain," katanya.

Selain itu, faktor risiko pemain dalam dua turnamen itu belum terkoordinasi dengan baik oleh penyelenggara. APPI juga mencatat, dua event tadi juga belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh pemain. "Koreksi-koreksi ini kita catat dan kita sampaikan kepada Menpora agar menjadi koreksi pada penyelenggaraan-penyelenggaraan kegiatan berikutnya."

APPI juga mencatat, Piala Presiden belum mencantumkan standardisasi yang jelas mengenai standar kontrak pemain, sedangkan Piala Kemerdekaan masih ada penunggakan hadiah.

Sebagaimana diketahui, dua turnamen itu menyediakan total hadiah cukup besar, bernilai miliaran rupiah. "Kita ingin dilibatkan dan ini akan menjadi acuan ke depan," kata Bambang Pamungkas (BP), mantan striker timnas yang juga aktif di APPI.