Dana Seret, DKI Terancam Kehilangan Atlet

JAKARTA, Kompas.com - Jelang pelaksanaan PON 2020 di Papua, KONI DKI dipusingkan dengan seretnya dana pembinaan yang berimbas pada banyaknya atlet yang berpindah ke daerah lain.

Dalam acara rapat kerja Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia (Raker Prov PRSI) DKI, hal ini diungkapkan oleh Djamhuron dari KONI DKI. Pada rapat yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (31/3/2018) ini, ia menyebutkan bahwa ketiadaan anggaran dari APBD DKI untuk tahun 2018 telah membuat beberapa cabang olahraga harus merogoh kocek sendiri sebagai dana operasional.

"Bukan hanya PRSI, tetapi juga wushu, karate dan juga terbang layang yang harus menggunakan biaya sendiri untuk ikut kejurnas," kata Djamhuron.

Menurut Djamhuron, KONI DKI tak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasai masalah dana ini. "Kami sendiri harus membiayai operasional KONI dengan biaya pribadi, bahkan sampai menggadaikan tanah," katanya lagi.

"Kami juga sudah banyak menerima permintaan dari para atlet untuk izin pindah ke daearah lain menyambut PON 2020 mendatang. Kami sayangkan, namun itu kan kebutuhan para atlet itu sendiri. Sementara dari Gubernur kami mendapat pesan untuk mencegah atlet DKI untuk pindah ke daerah lain. Bahkan kalau perlu, mereka yang sudah pindah ditarik kembali."

Djamhuron menyebut kepengurusan KONI DKI saat ini mewarisi masalah yang cukup berat pasca-kegagalan menjadi juara umum pada PON di Jawa Barat 2016.

"Ketika kami dilantik sebagai pengurus baru, kami mewarisi anggaran Rp 0,- sementara dana dari anggaran Pemprov tak kunjung cair," ujarnya.

Dengan kondisi keuangan yang terbatas ini, KONI DKI menganggap persiapan menghadapi PON 2020 tidak dapat berjalan maksimal.

"Seharusnya kita sudah memulai pelatda pada April ini, namun harus tertunda sampai saat yang tak bisa ditentukan."

Ketua Komisi E DPRD DKI Syahrial yang juga hadir dalam acara pembukaan Raker Perprov PRSI DKI ini mengaku heran akan adanya hambatan pencairan dana pembinaan yang dihadapi KONI dan Pengprov PRSI.

"Sebenarnya kami sudah menyelesaikan beberapa masalah yang sempat terkatung-katung soal KONI dan pembinaan olahraga ini, seperti pembentukan pengurus KONI DKI serta penyelesaian masalah bonus atlet PON DKI. Namun soal dana, kami terkendala beberapa hal," kata Syahrial.

Menurutnya, hambatan soal turunnya anggaran merupakan imbas dari sengketa dualisme kepengurusan KONI DKI.

"Sebelum adanya pergantian, kami meminta kepada kepengurusan KONI DKI utnuk  membentuk pengurus KONI DKI dalam waktu selambantya 15 hari yaitu pada 15 Desember, karena itu batas waktu pencairan dana," katanya.

Sayangnya, batas waktu tersebut tak dipenuhi sehingga dana pembinaan sebesar Rp 80 miliar hangus.

Untuk APBD 2018 ini, anggaran buat pembinaan cabor, menurut Syahrial, mencapai Rp 150 miliar. "Ini termasuk buat dana pembinaan atlet. Sementara untuk operasional KONI disediakan Rp 20 milyar," katanya. Ia menyebutkan, dana ini akan segara dicairkan.