Tidak Akan ada Sanksi dari Kemenpora Soal Bonus PON

Pada ayat (1) pasal tersebut tertulis, "Nilai penghargaan olahraga dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah/pemerintah daerah".

Ayat (2), "Nilai penghargaan olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah.

Dan ayat (3), "Nilai penghargaan olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi".

Sebagai catatan, bonus tertinggi pemerintah pusat adalah untuk peraih medali emas Olimpiade nomor perorangan yaitu Rp5 miliar, diikuti Asian Games Rp400 juta dan terendah adalah Sea Games Rp200 juta.

Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono bersandar pada peraturan yang sama. Dia berujar, Permenpora itulah alasan utama mengapa dari dana sejumlah sekitar Rp300 miliar, yang jadi ditransfer ke atlet adalah Rp116 miliar.

"Jadi bukan karena masalah keuangan. Duit Jakarta itu cukup, tetapi karena ada pembatasan, kami terpaksa harus mengurangi dari anggaran Rp300 miliar menjadi Rp116 miliar. Kalau misalnya peraturan menteri itu dicabut, mungkin kami bisa berikan sesuai janji," tutur Sumarsono.

Pandangan Sumarsono tersebut disanggah oleh pihak Kemenpora. Kepala Bidang Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto menegaskan Permenpora 1684/2015 dibuat sebagai imbauan kepada pemerintah daerah agar tidak menghambur-hamburkan anggaran untuk bonus.

"Peraturan itu sifatnya menyarankan dan tidak ada sanksi. Kami tidak akan melarang kalau ada pemerintah daerah memberikan lebih dari yang tertulis di Permen," ujar Gatot.

Adapun dengan bonus sejumlah Rp200 juta untuk peraih emas PON, DKI Jakarta masih tertinggal dari beberapa provinsi, seperti Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Rp225 juta untuk peraih emas nomor perorangan, Jawa Timur sekitar Rp215 juta, Jawa Barat Rp275 juta dan Aceh Rp250 juta.