Menpora Larang Pejabat Pemerintah Pimpin Induk Cabor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengingatkan sejumlah pejabat pemerintahan untuk tidak maju dalam pemilihan pengurus induk cabang olahraga di Tanah Air.

Belakangan sejumlah pejabat aktif sudah mendaftarkan diri untuk maju dalam pemilihan ketua umum di cabang olahraga. Menurut Menpora, mengurus cabor dibutuhkan konsentrasi penuh.

Di dalam aturan internal pejabat daerah juga mengharamkan pejabat publik dan struktural pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah melakukan rangkap jabatan.

Menurut Menpora, pejabat tentunya harus menghabiskan waktu mengurusi negara. Sementara di olahraga, menuntut waktu yang total mengurusi peningkatan prestasi dan kondisi para atlet sehingga butuh orang yang benar-benar kompeten dan concern.

"Olahraga ini tidak boleh diurus setengah hati. Olahraga harus diurus sepenuh hati dengan waktu yang penuh. Enggak boleh disambi karena tanggung jawabnya berat," kata Imam, dalam jumpa pers soal Jambore Pemuda Indonesia, di Kantor Kemenpora, Rabu (26/10/2016)

Di luar itu, Imam juga tidak ingin adanya rangkap jabatan, karena pada kemudian hari pemerintah-lah yang akan terkena getahnya.

"Kalau ada (rangkap jabatan), pasti nanti pemerintah disorot. Padahal ada organisasi yang bertanggung jawab. Ada Pengurus Besar/Pengurus Pusat, KONI dan sebagainya. Karenanya, warning pemerintah harus didengar betul," tutur dia.

Peringatan Menpora tentang larangan menteri dan pejabat militer merangkap jabatan di organisasi olahraga, sebetulnya sudah kali kedua diungkapkan.

Pernyataan serupa pernah dia tegaskan, pada Senin (24/10/2016). Peringatan keras dari Menpora, menyusul munculnya nama menteri dan kepala daerah, serta petinggi militer yang maju di bursa pencalonan ketua umum pengurus induk olahraga nasional seperti PSSI dan PBSI.