Gubernur Riau Kecewa terhadap Menpora

PEKANBARU, KOMPAS.com -- Gubernur Riau Rusli Zainal tampak kecewa atas keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memindahkan lokasi penyelenggaraan Islamic Solidarity Games (ISG) dari Pekanbaru ke Jakarta. Menurut Rusli, keputusan itu bersifat sepihak dan dapat dipandang tidak menghargai jerih payah Riau dalam mempersiapkan ISG dalam tiga tahun terakhir.

"Untuk keputusan sepenting itu semestinya Menpora mengundang kami panitia daerah untuk berdiskusi terlebih dulu atau tidak langsung memutuskan tanpa memikirkan dampak keputusan. Seharusnya Menpora memberi solusi, mendorong pembangunan daerah sesuai semangat otonomi melalui olahraga. Kami sudah berjuang untuk menyiapkannya lahir batin selama tiga tahun. Tapi semuanya tidak dihargai oleh Menpora," papar Rusli Zainal dalam siaran pers yang diterima Kompas, Selasa (23/4/2013) di Pekanbaru.

Rusli mengemukakan, persiapan Riau untuk menyelanggarakan ISG memang masih mengalami berbagai kendala. Hanya saja, kendala itu masih dapat diatasi dengan kerja sama bahu-membahu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Apalagi delegasi teknis dari Komite Olimpiade Indonesia, sudah empat kali melakukan asistensi terhadap semua persoalan Riau.

Menurut Rusli, pembatalan sepihak itu telah merugikan Riau sebagai panitia daerah. Apalagi dalam empat bulan terakhir, Riau telah melakukan perekrutan 4.000 orang tenaga liasion officer dan 825 penerjemah. Riau juga telah melakukan perbaikan berbagai arena pertandingan dengan anggaran APBD Riau yang tidak sedikit.

"Saat ke Riau, Menpora berjanji ISG tetap akan dilaksanakan di Riau. Pernyataan itu disampaikan di hadapan seluruh panitia ISG, tokoh masyarakat dan media massa. Tapi sekarang mengapa ada pernyataan berbeda, lewat media pula," ucap Rusli.

Ia memahami tindakan Menpora membuat keputusan sepihak, akibat tidak memahami beratnya Riau mempersiapkan ISG. Dia berharap, Menpora mau membicarakan kembali keputusannya dengan melibatkan Riau, Komite Olimpiade Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia.

"Saya tidak menafikan, apabila status saya sekarang ini (sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK) dirasa mengganggu pelaksanaan. Tapi seharusnya Menpora tahu, bahwa Riau bukan milik saya pribadi. Sistem pemerintahan bukan di tangan saya seorang. Jangan karena status saya, seluruh rakyat Riau menanggung akibatnya. Hargai jugalah Riau, yang baru beberapa tahun terakhir mendapatkan kepercayaan besar membangun negerinya sendiri," tandas Rusli.