Aklamasi Ketua Umum KONI, Tidak Perlu Lagi Diperdebatkan

KOMPAS.com - Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) KONI Pusat akan digelar di Hotal Sultan, Jakarta, pada 2 Juli 2019.

Tujuan diadakannya Musornas ini adalah menunjuk Ketua Umum KONI baru untuk periode 2019-2023.

Sejauh ini, nama Letjen (Purn) Marciano Norman muncul sebagai calon tunggal Ketum KONI.

Diperkirakan, Letjen (Purn) Marciano akan melenggang mulus karena ia menjadi satu-satunya yang lolos dan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan Tim Penjaringan Penyaringan (TPP).

Letjen (Purn) Marciano dianggap telah memenuhi persyaratan yang ada dalam Keputusan Rapat Anggota KONI Tahun 2019 dan sesuai dengan Pasal 32 ayat 5 huruf (g) Anggaran Dasar KONI serta Keputusan Ketua umum KONI Pusat Nomor 4B.

Sementara itu, calon lainnya, Mudai Madang belum mampu memenuhi persyaratan yang ada.

Artinya, kemungkinan akan terjadi keputusan secara aklamasi yang menetapkan Letjen (Purn) Marciano sebagai Ketum KONI 2019-2023.

Menyikapi hal ini, Ketum KONI Maluku Utara, H. Djafar Umar meminta semua anggota untuk tetap solid.

“Dari segi persyaratan memang itu yang terjadi di lapangan. Kini, semua anggota harus tertib dan patuh pada peraturan yang berlaku. Kalau memang hanya ada calon tunggal, ya sebaiknya dilaksanakan saja,” kata Djafar.

Senada dengan Djafar, Ketum KONI Sumatera Utara, John Ismaidi Lubis memohon kepada semua pihak untuk menghormati keputusan yang sudah ditetapkan, meski dinilai ada yang janggal.

“Ini sudah sesuai aturan, meski rasanya kok jadi kurang ramai. Namun perlu ditegaskan, bahwa pemilihan secara aklamasi itu juga bagian dari demokrasi,” kata John, yang juga anggota TPP.

Dihubungi secara terpisah, Ketum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), Peter Layardi menyatakan dalam pencalonan Ketum KONI, sudah dibentuk tim yang solid.

“Soal pencalonan ini sudah ada aturan yang dibuat. Bahkan aturan itu sudah disosialisasikan sejak lama. Jadi tidak ada alasan lagi, kalau sampai seorang calon tidak bisa memenuhi syarat minimal itu. Nah, kalau sampai gagal, berarti dia kurang siap atau bisa saja persiapannya tidak matang,” ungkap Peter.

Peter menambahkan, Letjen (Purn) Marciano serius mencalonkan diri sebagai Ketum KONI karena sudah lama melobi PTMSI.

Masih menurut Peter, tidak sepantasnya ada pihak-pihak yang tetap memaksakan diri untuk diadakan pemilihan Ketum.

“Ibaratnya Pilpres lalu, jika ada calon yang memenuhi persyaratan minimal dukungan partai tentu tak boleh mencalonkan diri. Dalam hal ini di KONI pun sama, jika tak ada syarat minimal maka harus berbesar hati menerima kenyataan tidak lolos,” sambung Peter.

“Jangan sampai ada usaha-usaha untuk menggagalkan atau mengubah aturan yang sudah disepakati dan dibuat sebelumnya."

Pemilihan secara aklamasi, kata Peter sah-sah saja, sejauh sudah memenuhi syarat yang dibuat dan aturan yang ada. “Jadi ini sah saja jika ada calon tunggal."

Sama halnya dengan Peter, Ketum Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia (PB Ferkushi) Mayjen TNI Hafil Fuddin mengatakan bahwa peraturan yang sudah disepakati bersama harus ditegakkan.

Apalagi, pencalonan Ketum KONI kali ini sudah disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Suara netral justru datang dari Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI). Wakil Sekjen BAPOMI, Edi Nurinda menyatakan tekad untuk selalu mendukung siapapun yang akan melenggang sebagai Ketum KONI nantinya.

“Pada prinsipnya kami ini netral, meskipun kami juga punya hak suara di Musornas nanti. Pasalnya kami adalah organisasi fungsional yang notabene perwakilan dari pemerintah. Siapa pun yang terpilih nanti tentu akan kami dukung. Intinya seperti itu,” ujar Edi.

“Bagi kami yang terpenting, adalah keqtua nanti bisa memajukan pembinaan olahraga nasional."