KONI DKI Akui Uang Pembinaan Atlet Belum Maksimal

JAKARTA, Kompas.com - KONI DKI mengakui uang pembinaan atlet Pelatda menjelang berlangsungnya PON XX/2020 di Papua belum maksimal bila dibandingkan daerah lainnya.

Hal in diungkap oleh ketua umum KONI DKI, Djamhuron P. Wibowo saat acara "Forum Diskusi Keolahragaan nasional" di Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (18/06/2019). Menurut Djamhuron penentuan besaran uang pembinaan atlet yang baru dicairkan pada Mei lalu  berdasar pada besaran yang lama.

Besaran penerimaan uang pembinaan per bulan Rp 4.750.000,- buat atlet Pelatda I sebenarnya tak berksiar jauh dari yang diterima pada masa Gubernur Fauzi Bowo hanpir satu dekade lalu. "Kami menetukan berdasar anggaran yang diterima dari Pemprov," kata Djamhuron.

Ia membantah bahwa akan ada penambahan besaran pada uang pembinaan gelombang kedua yang akan cair pada Juli-Agustus  tahun ini. "Saya kira tidak. Kita tunggu APBD perubahannya, namun mudah-mudahan bisa direalisaikan tahun ini atau paling tidak pada awal tahun depan," ungkapnya.

Djamhuron menyebut  saat ini, para atlet bebeas memilih  tempat latihan mereka. Seperti diketahui dengan besaran uang pembinaan dari Pemprov DKI, beberapa atlet memilih berlatih di daerah karena masalah biaya. "Silakan saja. Bahkan  ada juga atlet yang sekolah di luar negeri. Tetapi tetap latihan dan mereka harus mengirimkan hasil latihan mereka. Sementara tim pelatihnya tetap kita beri tugas untuk memantau."

Meski menghadapi banyak kendala, Djamhuron tetap optimistis, kontingen DKI akan mengembalikan posisi sebagai juara umum yang sempat digeser tim tuan rumah Jawa Barat serta Jawa Timur pada PON XIX/2016 di Jawa barat. "Dengan janji perbaikan kesejahteraan, kami yakin para atlet binaan DKI akan  berusaha kerasa untuk memenuhi slogan 'Ayo Bung Rebut Kembali,' dengan membawa DKI kembali menjadi juara umum PON."