Ditolak, Cara Aklamasi Calon Ketua Umum KONI

JAKARTA, Kompas.com - Kaukus KONI daerah menolak cara aklamasi untuk menentukan nama calon ketua umum KONI Pusat dalam Musornas yang akan berlangsung di jakarta pada 3 Jli mendatang.

Salah satu agenda dalam Musornas mendatang adalah pemilihan ketua umum yang baru menggantikan Tono Suratman.

Untuk menghadapi Musornas tersebut, dengan diprakarsai KONI DKI jakarta, sebanyak 18  KONI daerah berkumpul di Jakarta.  Dari 34 KONI daerah yang diundang, hanya 19 yang bisa datang ke Jakarta. "Sebagian yang lain ada pertemuan dengan kepala daerah mereka masing-masing untuk membicarakan persiapan menghadapi PON XX/2020 di Papua," kata ketua umum KONI DKI, Djamhuron P. Wibowo, Selasa (18/06/2019).

Menurut Djamhuron,  pertemuan perwakilan seluruh KONI daerah adalah menyatukan pendapat menjelang berlangsungnya PON XX/2020 mendatang. "Menyatukan pendapat bukan  dalam pengertian menyatukan visi soal calon ketua umum KONI, namun lebih kepada persoalan yang akan dihadapi daerah-daerah saat berlangsungnya PON XX nanti," kata Djamhuron.

Karena itu ia menyebut agenda dalam pertemuan selama satu hari penuh ini adalah juga mencoba mengatasi adanya aturan-aturan yang tumpang tindih. "Serta tentunya adalah pembicaraan soal anggaran untuk ke depannya, terutama pemanfaatan CSR yang sulit."

Djamhuron menyebut masalah peraturan dan kebijakan yang tumpang tindih menjadi satu hal yang krusial bagi sebagian besar peserta. "Seperti adanya Perpres 95. Bagi  kami Perpres 95 ini seharusnya sudah tidak berlaku lagi usai pelaksanaan Asian Games. Tetapi ternyata di daerah seringkali masih digunakan sehingga menghambat program KONI daerah," katanya.

"Bila Perpres 95 ini dinyatkan tak berlaku lagi, maka soal prestasi olahraga -terutama di daerah- menjadi sepenuhnya wewenang KONI," lanjutnya.

Para peserta menolak untuk melanjutkan saat pembicaraan mencapai hal yang krusial yaitu kriteria calon ketua umum yang akan diajukan ke KONI Pusat.  "Kami menolak kalau kaukus ini diarahkan untuk mendukung satu calon tertentu. Apalagi kalau kemudian dilakukan aklamasi dukungan terhadap calon tersebut," kata perwakilan KONI daerah.

Hal ini dibenarkan oleh Djamhuron selaku ketua pengarah.  "Tentu tidak ada arahan kepada calon tertentu. Karena itu, pertemuan ini tidak akan menghasilkan aklamasi. Kami hanya ingin  mengelaborasi dan mengajukan permasalahan yang dihadapi KONI daerah agar diketahui oleh calon ketua umum baru," kata Djamhuron lagi.