"Jangan Percayakan PSSI pada Orang-orang Lama"

Menurut Ketua Asosiasi Provinsi PSSI DKI Jakarta, Uden Kusuma Wijaya, KLB perlu diajukan demi pembaruan PSSI.

"Tak ada jalan keluar lain," ujar Uden Kusuma Wijaya yang dikutip Kompas.com dari Antaranews.com, pada sela kongres tahunan PSSI tahun 2019 di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (20/1/2019).

Uden berpendapat bahwa PSSI sedang dalam kondisi sangat buruk menyusul adanya kasus hukum pengaturan skor yang melibatkan sejumlah komite eksekutifnya.

Bahkan, beberapa komite eksekutif PSSI juga sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Oleh karena itulah, Uden berharap PSSI dapat menemukan orang-orang baru yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi pengambil keputusan.

"Saya rasa pilihan paling rasional adalah mengganti para anggota komite eksekutif. Jangan memercayakan organisasi pada orang-orang lama yang kita tahu terlibat dalam masalah hukum. Biarkanlah mereka menyelesaikan persoalannya," tutur Uden.

Sementara itu, perwakilan klub Persib Bandung, Umuh Muchtar, menyebut bahwa KLB memang harus segera dilaksanakan.

Terkait waktunya, Umuh meminta agar KLB digelar seusai pemilu pada tanggal 17 April 2019.

"Agar KLB tidak terganggu. Ini harus diselesaikan dahulu sebelum Liga 1 dimulai," tutur dia.

Edy Rahmayadi menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI pada kongres tahunan yang berlangsung di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu.

Untuk sementara, posisinya digantikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono. Pergantian ketua harus dilakukan melalui skema KLB.

KLB dapat segera digelar, tanpa menunggu tahun 2020 atau ketika periode kepengurusan 2016-2020 berakhir, jika ada permintaan dari pemilik suara (voters) PSSI.

Berdasarkan pasal 30 Statuta PSSI, KLB bisa digelar jika 50 persen atau 2/3 delegasi membuat permohonan tertulis.

KLB akan diadakan oleh komite eksekutif PSSI pada tiga bulan setelah permintaan resmi itu diterima.

Seandainya tidak juga digelar, anggota dapat melangsungkan kongres sendiri atau bisa pula meminta bantuan FIFA.