Titik Terang Pencairan Uang Pembinaan Atlet DKI

JAKARTA, Kompas.com - Harapan para atlet dan pelatih  DKI untuk mendapatkan hak atas uang pembinaan yang tertahan  untuk tahun 2017 tampaknya akan segera terpenuhi.

Terkatungnya penyaluran hak yang selama ini terhambat karena adanya konflik antara dua kepengurusan KONI DKI mulai terurai. Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) di Jakarta, Rabu (23/11/2017) meminta KONI Pusat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) karateker Ketua KONI DKI Jakarta.

Keputusan ini merupakan jawaban BAORI atas tuntutan 44 cabang olahraga (cabor) yang mengajukan gugatan Forum Cabor terhadap kepemimpinan Dody Rahmadi Amar yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KONI DKI periode 2017-2022.

Konflik KONI DKI bermuara saat Dody Rahmadi Amar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KONI DKI periode 2017-2022 melalui Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang dilakukan di Hotel Grand Whiz, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (29/4/2017).

Namun kepengurusan yang dilatik KONI Pusat ini digugat dan tidak mendapat tentangan dari pihak yang mencalonkan mantan Kadispora DKI,  Yudi Suyoto. Kubu Yudi menggelar musorprov tandingan di Balaikota Jakarta, 11 Mei 2017.

Karena adanya kasus hukum  yang melibatkan KONI ini, maka dana anggaran cabor sebesar Rp82 miliar masih tertahan. Uang pembinaan atlet dan pelatih pun belum diterimakan sejak Mei 2017.

Pada era Gubenur Djarot Saiful Hidayat, urusan hibah ini juga sudah dicoba diurai dengan adanya perintah untuk segera mencairkan melalui Kadispora pada Juli 2017. Namun setelah adanya "angin surga"  pencairan uang pembinaan serta sisa bonus PON pada Agustus dan September, persoalan ini  menguap lagi.

Setelah dilantik pada Oktober lalu, wakil Gubernur Sandiaga Uno juga memerintahkan pihak-pihak berseteru serta Dispora DKI untuk mengesampingkan perseteruan dan mencairkan uang pembinaan sebelum awal November. Namun hingga minggu ketiga November masalah ini belum juga jelas.

Agaknya ini harus menjadi prioritas karena batas akhir pengeluaran dana tersebut disebut pada 15 Desember 2017.

Setelah juara umum pada 2012, kontingen DKI terpuruk di peringkat tiga Pekan Olahraga Nasional di Jawa Barat 2016 lalu di bawah Jabar dan Jatim. Usai kegagalan itu, Pemprov DKI mencanangkan untuk merebut kembali gelar juara umum PON 2020 yang akan berlangsung di Papua.

Karena ketidakjelasan nasib di DKI, banyak atlet yang kemudian memilih untuk menerima tawaran membela daerah lain pada PON 2020 mendatang.

Pada era kepemimpinan  Plt Gubernur DKI Soemarsono, Desember 2016, para atketd an pelatih DKI pernah melakukan gerakan unjuk rasa menuntut kejelasan soal bonus pekan Olahraga Nasional 2016. Tuntutan itu kemudian langsung dipenuhi pihak Pemprov DKi.