Pernyataan Ahok yang Kontroversial dan Menimbulkan Reaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Bukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kalau pernyataannya tidak menimbulkan reaksi dari mereka yang merasa bersinggungan atau berkepentingan.

Pernyataan Ahok memang kerap menimbulkan reaksi spontan. Reaksi paling keras adalah penolakan. Namun, untuk beberapa pihak, pernyataan Ahok kerap menimbulkan sikap ragu-ragu, bagaimana sebaiknya rekasi yang harus diambil.

Di dunia olahraga nasional, ada beberapa pernyataan Ahok yang menimbulkan tanda tanya atau keraguan. Ini bukan hanya pada birokrat yang ada di bawahnya, melainkan juga "lawan-lawan" di arena olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional (PON). Pernyataan Ahok soal bonus PON, misalnya, dianggap sebagai psywar menjelang berlangsungnya PON.

Ahok mengaku bukan tidak sadar akan ada reaksi terhadap pernyataan atau kebijakannya di dunia olahraga. "Saya tidak tahu apakah usulan saya itu benar atau tidak karena belum pernah dijalankan," kata Ahok kepada Kompas.com, Selasa (9/11/2016).

"Namun yang pasti saya hanya tidak ingin semua pengeluaran APBD DKI untuk olahraga itu tidak jatuh kepada atlet atau pelatih yang telah mengembangkan olahraga tersebut, tetapi jutsru diambil oleh orang-orang yang musiman mengurus olahraga."

Berikut beberapa pernyataan kontroversial Ahok tentang olahraga:

1. Bonus Rp 1 miliar untuk setiap medali emas PON:

Pernyataan Ahok untuk memberi bonus Rp 1 miliar bagi peraih medali emas PON membuat kebingungan para birokrat olahraga DKI untuk mencapai rumusan bonus yang tidak terlalu jauh berbeda dengan rumusan tradisional: peraih medali emas, perak, dan perunggu. Sementara itu, pada PON lalu, kontingen-kontingen daerah pesaing DKI kebingungan melepas nominal buat para peraih medali. Semuanya terkesan menunggu nominal yang pasti dari kontingen DKI.

Ahok menjelaskan bahwa usul Rp 1 miliar itu satu paket dengan metode penyalurannya. "Saya maunya bonus disalurkan kepada klub atau perkumpulan olahraga yang membina atlet. Merekalah yang selama ini repot membina atlet," kata Ahok. "Saya tidak ingin kemudian bonus tersebut turun dulu melalui lembaga-lembaga olahraga seperti KONI dan baru dibagikan ke atlet-nya."

Menurut Ahok sistem pembagian seperti ini akan membuat olahraga di Jakarta lebih mengarah ke penanganan secara profesional. "Klub-klub tidak lagi tergantung pada dana dari negara, dan mereka jadi punya posisi tawar yang baik kepada lembaga pemerintah," kata Ahok. "Selama ini kan kesannya semua ditentukan oleh lembaga birokrasi, termasuk sampai penentuan atletnya."

Sementara itu, buat atlet sendiri, dengan banyaknya klub atau perkumpulan yang bagus, mereka akan lebih memiliki pilihan tempat untuk bergabung. "Buat atlet-atlet yang bagus dan berprestasi, mereka tentu memiliki daya tawar yang baik pula buat klub-klub yang berminat. Bagaimanapun, pemasukan buat klub itu kan ujung tombaknya adalah para atlet."

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Atlet lompat tinggi putra asal DKI Jakarta, Rizky Ghusyafa berselebrasi usai bertanding pada final lompat tinggi putra di PON XIX di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Minggu (25/9/2016). Ia meraih emas dengan tinggi lompatan 2.08 meter.

2. Soal pembinaan jangka panjang bagi atlet

Ahok dianggap berlebihan ketika mengeluarkan pernyataan bahwa tidak merasa kecewa apabila kontingen DKI tidak dapat menjadi juara umum dalam PON

Sambil tertawa, Ahok menjelaskan, ia pernah "ditodong" oleh pengurus birokrasi olahraga DKI perihal anggaran pembinaan olahraga. Bahkan, pejabat yang bersangkutan mengatakan, jika anggaran seperti sekarang ini, jangan harap DKI dapat mempertahankan gelar juara umum PON. Ini terjadi sebelum berlansungnya PON XIX/Jawa Barat pada September lalu.

"Pejabat tersebut mengatakan kepada saya jangan harap kita tampil baik dan juara umum PON kalau anggaran seperti ini, Pak," kata Ahok.

"Saya katakan, tidak apa-apa kita tidak menjadi juara umum pada skala nasional. Sementara itu, kalau berbicara dengan atlet DKI, saya selalu mengatakan, silakan kalian bertanding dalam PON atau Popnas, Pomnas, tetapi jangan jadikan ini sebagai ukuran kebanggaan kalian. Banggalah kalau kalian sebagai atlet DKI mewakili Indonesia pada forum regional dan internasional. Di situlah ujian kalian sesungguhnya."

Karena itulah, menurut Ahok, ia menolak sistem try out ke luar negeri untuk para atlet pelatda DKI. "Kalau ada uji coba keluar negeri, berdasar pengalaman saya, atletnya yang berangkat berapa, ofisialnya bisa tiga kali lipat. Ini kan pemborosan gila-gilaan dari dana anggaran."

Ahok lebih memilih sistem pengiriman atlet agar berlatih di luar negeri untuk jangka menengah hingga panjang. Tentu, ada syarat yang dipenuhi, seperti kemampuan berbahasa. "Kami ini punya banyak sister city. Kenapa ini tidak kita manfaatkan untuk pembinaan olahraga dengan belajar di negara yang lebih maju? Klub-klub tersebut tinggal memasukkan nama, kami yang memfasilitasi, termasuk dengan penyediaan dana-nya."

Dengan sistem ini, uji coba atau try out menjadi lebih mudah untuk menemukan lawan yang sepadan. "Sementara itu, untuk melihat hasil latihan, kita tinggal panggil mereka pulang untuk bertanding di dalam negeri."

Sayangnya, menurut Ahok, belum ada yang memanfaatkan fasilitas sister city. "Bisa jadi mereka menganggap tidak ada atletnya yang memenuhi kriteria. Baru ada satu yang memanfaatkan, yaitu dari cabang tenis meja. Itu pun masih sedikit karena pada gelombang kedua, justru banyak masuk nama atlet luar DKI."