Rp 16 Miliar Belanja PON di Riau Tidak Jelas

PEKANBARU, KOMPAS.com - Provinsi Riau yang laporan keuangannya tahun 2010 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, pada 2011 justru memburuk menjadi kategori Wajar dengan Pengecualian. Penurunan itu disebabkan dua hal, yakni ketidakjelasan aset dan pembelanjaan untuk kepentingan pekan olahraga nasional.

Ketidakjelasan itu adalah aset eks Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2011 senilai Rp 21 miliar. Aset itu kini tidak jelas keberadaannya. Selain itu, terdapat kekaburan pembelian peralatan untuk PON Riau 2012. Pembelian senilai Rp 16 miliar itu tak didukung bukti pembayaran.

Demikian terungkap dalam lokakarya media yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau di Pekanbaru, Jumat (7/9). Pembicara lokakarya itu adalah Kepala Sub-Auditorat Riau I Damciwar Ade dan Kepala Sub-Auditorat Riau II Hesti Sunaryono.

Damciwar mengakui, BPK Riau tidak bisa mengaudit seluruh belanja dan pengeluaran semua instansi yang menggunakan dana APBD. Realisasi APBD Riau tahun 2011 mencapai Rp 20 triliun. Anggaran untuk BUMD sebesar Rp 15 triliun, ditambah anggaran di kabupaten/kota sehingga nilai yang diperiksa lebih dari Rp 40 triliun. Auditor BPK hanya sekitar 50 orang.

”Untuk memeriksa seluruh APBD dan BUMD se-Riau tentu tidak mungkin. Dalam mengaudit, kami mengambil sampel yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin saja ada kesalahan dalam pengambilan sampel itu, tetapi kami terus coba meminimalisasinya,” kata Damciwar.

Emrizal Pakis, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, yang dihubungi secara terpisah, mengungkapkan, permintaan BPK menyangkut aset Popnas dan PON senilai total Rp 37 miliar, lebih terfokus pada persoalan administrasi. Permintaan BPK untuk memperjelas keberadaan barang-barang itu sedang dilakukan oleh Inspektorat Riau.

”Beberapa barang Popnas itu dibeli dalam bentuk koli besar, tetapi setelah dipakai berubah menjadi satuan kecil. Kami sudah melakukan perincian barang-barang itu, termasuk dokumen yang berasal dari impor. Untuk peralatan PON juga demikian. Kami sedang menyusun laporan administrasi, terutama barang yang terkait dengan impor. Alat-alat PON itu sekarang sudah di beberapa arena pertandingan. Mudah-mudahan kami dapat menjelaskan aset itu,” ujarnya.

Aset Bengkalis

BPK Perwakilan Riau juga menemukan, dari Rp 8 triliun lebih aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau, lebih dari Rp 3 triliun tidak memiliki pertanggungjawaban data jelas. Kondisi itu membuat salah satu kabupaten terkaya di Indonesia tersebut mendapat predikat disclaimer atau tidak diberi pendapat oleh BPK untuk pemeriksaan tahun 2011.

”Aset Bengkalis itu tidak memiliki rincian jumlah dan nilai yang jelas. Kondisi itu merupakan akumulasi sejak 2008. Kami masih memberi kesempatan kepada Bengkalis untuk melengkapinya dan akan terus kami pantau,” ujar Damciwar.

Damciwar tidak merinci aset-aset mana yang tidak jelas dari Bengkalis tersebut. Secara garis besar dia menyebutkan berupa bangunan dan kepemilikan tanah. Damciwar tidak menampik, kemungkinan aset itu fiktif, dalam artian uang sudah terpakai untuk membangun atau membeli benda aset, tetapi realisasi sesungguhnya tidak ada.

Meski hanya setingkat kabupaten, nilai APBD 2011 Bengkalis hampir Rp 3,5 triliun atau hanya berselisih sekitar Rp 1,3 triliun dibandingkan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 4,8 triliun. Riau memiliki 12 kabupaten dan kota yang sebagian berada di garis pantai Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Dari total APBD Riau sebesar Rp 23,6 triliun, realisasi rata-rata hanya 85 persen.

Secara garis besar, pengelolaan keuangan Riau sebenarnya membaik. Terdapat tiga kenaikan peringkat opini, tetapi dua di antaranya justru menurun. Daerah yang menurun adalah Bengkalis dan Pemprov Riau. (sah)