Soal Bonus PON DKI, KONI Serahkan Pada Atlet

JAKARTA, Kompas.com - KONI DKI akan menyerahkan penyelesaian kontroversi bonus PON XIX/2016 kepada keinginan atlet dan pelatih setelah adanya kepastian dari Kemenpora soal batasan pemberian bonus olahraga.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum KONI DKI, Raja Sapta Ervian saat bertemu media, Jumat (23/12/2016).  Menurut Ervian atau Eyi, kepastian ini diterima pihak KONI melalui surat dari Biro Hukum Kemenpora yang menyebut besaran penghargaan olahraga dari daerah tidak boleh melebihi batas minimal pemerintah yaitu Rp200 juta.

"Sebelumnya kan kepastiannya simpang siur, karena adanya pernyataan dari pejabat Kemenpora yang menyebut batasan dari Kemenpora bersifat imbauan dan tidak mengikat," kata Eyi. "Kami sudah menanyakan langsung hal ini kepada Kemenpora dan mereka menjawab pada 20 Desember lalu kepada Disorda  yang memastikan bahwa besaran bonus dari daerah tidak boleh melebihi Rp200 juta," kata Eyi.

Jumat (16/12/2016), para atlet dan pelatih DKI menolak besaran yang ditetapkan Pemprov DKI untuk bonus  atlet peraih medali PON XIX/2016, yaitu Rp200 juta (emas), Rp75 juta (perak) dan Rp30 juta (peringgu). Para atlet bergeming pada Peraturan Gubernur DKI tanggal 12 Oktober 2016 yang menetapkan besaran bonus yaitu Rp350 juta (emas), Rp125 juta (perak) dan Rp 60 juta (perunggu).

Penolakan tersebut disampaikan langsung pada saat acara malam pemberian tali asih di Balai Kota DKI yang dihadiri Plt Gubernur DKI, Soni Sumarsono pada Jumat (16/12/2016). Akibat penolakan tersebut, Plt Gubernur Sumarsono kemudian tidak melanjutkan acara dan langsung meninggalkan ruangan.

Menurut Eyi, pihak KONI pada Senin (19/12/2016) mengumpulkan para ketua umum PB cabang olahraga yang ikut dalam PON XIX/2016 lalu. "Bersama perwakilan atlet serta pelatih, kami kemudian merumuskan aspirasi  mereka bahwa mereka ingin  penetapan bonus berdasar Pergub DKI pada 12 Oktober tersebut," kata Eyi.

"Dengan adanya aspirasi ini, maka kami mengajukan surat untuk meminta Kemenpora mencabut Permenpora soal besaran bonus bagi atket olahraga tersebut. Kami juga menanyakan apakah itu bersifat penetapan atau imbauan. Kalau hanya imbauan sebaiknya dicabut agar Pergub soal besaran bonus dapat berlaku."

Menurut Eyi, untuk DKI persoalan menjadi lebih rumit karena ada juga bonus buat  cabor juara umum serta penghargaan buat perkumpulan olahraga dari atlet peraih medali emas. "Untuk cabor juara umum tetap diberikan karena tidak ada acuannya di Kemenpora," katanya. "Tetapi pemberian bonus untuk perkumpulan olahraga, menurut Dispora, terhambat dengan adanya peraturan di Kemendagri. Saya sendiri tidak tahu pasti soal ini," lanjut Eyi.

KONI DKI berencana mengumpulkan lagi para ketua PB cabor peserta PON serta perwakilan pelatih dan atlet. "Kami akan tanyakan apa yang menjadi aspirasi mereka dan situasi yang kini terjadi.  Apa pun aspirasi itu kami akan dukung. Tetapi kalau tidak ada, kami kan tidak mau dianggap mengada-ada."

Meski masih menghadai persoalan bonus yang menggantung, pihak KONI akan langsung menyiapkan para atlet DKI untuk menghadapi PON XX/2020 di Papua. Targetnya tentu saja mengembalikan posisi juara umum seperti yang diraih di Pekanbaru, Riau pada 2012 lalu. "Tahun 2017, Pelatda harus langsung dijalankan."

Pada PON XIX lalu, kontingen DKI Jakarta menempati peringkat 3 dengan mengumpulkan 132 emas, 124 perak, dan 118 perunggu. Perolehan medali emas DKI sama dengan kontingen Jawa Timur yang menempati posisi dua (132 emas, 138 perak, 134 perunggu). Tuan rumah Jabar mengumpulkan medali terbanyak dengan 217 emas, 157 perak, dan 157 perunggu dan Jawa Tengah berada di posisi keempat 32 emas, 56 perak, dan 85 perunggu.