Kejurprov Renang DKI Dilangsungkan dalam Keterbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejuaraan Renang Provinsi (Kejurprov) DKI Jakarta yang merupakan ajang seleksi untuk kejuaraan nasional, 3-5 April 2014, dilangsungkan dalam kondisi keterbatasan.

Kejuaraan yang dilangsungkan di kolam renang GOR Sumantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta, ini diikuti 246 atlet putra putri yang memperebutkan tempat untuk mewakili DKI Jakarta dalam kejurnas pada Mei mendatang.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saat kejurprov diselenggarakan oleh perkumpulan renang yang merupakan anggota Pengprov PRSI DKI, tahun ini kejurprov diambil alih oleh pengurus pusat.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DKI Drs Ratiyono MMsi berharap kejuaraan akan berlangsung dengan maksimal, termasuk dalam pemanfaatan fasilitas serta kelengkapan pertandingan. "Saya berharap kejuaraan kali ini akan mampu membuat para atlet mengeluarkan kemampuan maksimal mereka. Dengan fasilitas maksimal, mereka dapat berjuang untuk lolos ke tingkat kejuaraan nasional dan kejuaraan-kejuaraan berikutnya yang membawa nama negara," kata Ratiyono.

"Bagaimanapun pada akhirnya kita berharap dapat mewujudkan harapan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bahwa harus ada atlet asal DKI yang membawa lagu 'Indonesia Raya' di luar negeri," lanjutnya.

Namun, harapan ini agaknya jauh panggang dari api. Kondisi politik Ibu Kota yang ingar-bingar menjelang pemilu pada 9 April membuat pelaksanaan kejurprov tahun ini sempat terkatung-katung. Pemilihan tanggal pelaksanaan pada awal April pun sempat dipertanyakan karena menghilangkan kesempatan buat para atlet yang tengah berkonsentrasi menghadapi ujian sekolah.

Pelaksanaan kejurprov hari pertama, Kamis (3/4/2014), memang ditandai beberapa kekurangan. Fasilitas kolam yang tidak memadai, terutama soal ketinggian air, membuat para atlet sulit mencapai best time mereka, termasuk beberapa atlet nasional, seperti Gde Siman Sudartawa, Alexis Wijaya Ohmar, dll.

Sementara kualitas perangkat pertandingan seperti juri gaya, juri pembalikan, dan juri kedatangan serta timer (pencatat waktu) membuat sering terjadinya keputusan kontroversial. Seperti yang terjadi pada nomor 100 meter gaya kupu-kupu KU I putra ketika atlet yang finis di awal tiba-tiba waktunya menjadi lebih lambat hampir satu detik. Kondisi ini menjadi penting karena waktu yang tercatat membuat si atlet tidak menembus limit untuk masuk dalam tim DKI ke kejurnas.

ASEP HIDAYAT Atket di Kejurprov DKI

Meski mengakui secara kasat mata pemenang perlombaan berbeda dengan hasil, panitia bersikeras bertahan pada hasil. "Kami berpegang pada hasil yang diberikan oleh timer. Mereka memberi hasil yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kami keluarkan."

Kesalahan mendasar ini menurut seorang pelatih yang pernah menjadi timer biasanya terjadi karena jam terbang yang terbatas. "Biasanya kalau belum berpengalaman, timer mencari aman dengan mencatat waktu yang tidak berbeda dengan rekan dalam satu lintasan. Makanya, kalau satu salah, biasanya yang lain juga ikut salah," katanya. "Untuk mengatasi ini, biasanya mereka memiliki kewajiban mencatat dalam buku sehingga bisa menjadi acuan apabila ada protes dari peserta."

Kontroversi penggunaan timer ini memang sudah menjadi klasik dalam setiap pertandingan renang. Dalam beberapa kasus, obyektivitas personel timer kerap dipertanyakan, baik berdasar kurangnya pengalaman maupun karena adanya "keberpihakan." Namun, selama bertahun-tahun, panitia perlombaan renang selalu mengeluh dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar timer ini. "Besar sekali, dan harga pun kita tidak bisa menekan karena memang kita menjadi sulit memilih."

Ketua Umum Pengprov PRSI DKI Rudy Bunyamin Ramto mengakui potensi kontroversi ini. "Kita akui selalu ada kontroversi soal ini. Karena itu, saya berjanji di kepengurusan saya supaya kita memiliki sendiri touchpad system yang lebih obyektif dan sulit dibantah. Tentu saja pelatihan personel untuk timer tetap kita prioritaskan karena kan unsur human-nya tetap harus ada," kata Rudy.

Rudy juga berjanji untuk berkoordinasi lagi untuk menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam kejurprov kali ini, termasuk kemungkinan merevisi hasil, kalau memang nyata-nyata terjadi kesalahan. "Bagaimanapun, kita harus memikirkan masalah ini, apalagi DKI akan menjadi tuan rumah kejurnas pada bulan Mei mendatang. Masalah ini bisa jadi potensi konflik yang besar," kata Rudy lagi.