Dana ISG Rp 128 Miliar Dicairkan

JAKARTA, Kompas.com - Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terkait pencairan dana untuk Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 di Palembang resmi ditandatangani di Kantor Kemenpora Jakarta, Selasa.
    
Pada penandatanganan MoU ini, pihak Kemenpora diwakili oleh Seskemenpora Yuli Mumpuni Widarso dengan Ketua KOI Rita Subowo yang disaksikan langsung oleh Panitia Nasional dan Daerah ISG 2013 serta tim asistensi dari lintas sektoral.
    
Dengan adanya penandatangan MoU ini dipastikan dana bantuan sosial dari pemerintah dalam hal ini Kemenpora untuk pelaksanaan ISG 2013 di Palembang sebesar Rp128 miliar bisa digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
    
Dari dana sebesar Rp128 miliar ini tidak hanya digunakan untuk satu pihaknya saja melainkan sudah dibagi dalam beberapa pos. Panitia Nasional sebesar Rp1,8 miliar, Panitia Pusat Rp47 miliar dan untuk Panitia Daerah Rp79 miliar.
    
"Memang baru sekarang MoU ditandatangani. Makanya kami butuh pengawalan supaya setelah kegiatan ini kita selamat," kata Ketua KOI Rita Subowo usai penandatangan MoU.
    
Menurut dia, sebelum penandatangan MoU pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Menkokesra maupun Semenkokekra guna meminta arahan agar bisa menjalankan operasional anggaran tanpa melakukan kesalahan.
    
Selain melakukan koordinasi dengan Kemenkokesra, kata dia, pihaknya juga meminta pengawalan dari tim asistensi yang telah terbentuk. Hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak ada masalah terutama terkait masalah hukum. "Koordinasi terus kita lakukan. Dan kami berharap tetap ada payung hukum agar kita semua selamat," kata Rita Subowo dengan tegas.
    
Ditanya kesiapan pelaksanaan, Rita Subowo mengaku secara teknis sudah siap. Bahkan kontingen dari sembilan negara telah datang ke Palembang. Rencananya Presiden ISSF juga akan hadir pada pembukaan nanti.
     
Sebelumnya  Kemenpora berharap setelah pelaksanaan ISG 2013 di Palembang, Sumatra Selatan, 22 September sampai 1 Oktober tuntas, pihak panitia baik nasional maupun daerah langsung membuat laporan resmi terkait penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp128 miliar.