Indonesia Harus Memahami Aturan Blind Judo

Kompas.com - 09/10/2018, 23:44 WIB
Menpora Imam Nahrawi mendampingi atlet para judo Indonesia, Miftahul Jannah dalam sebuah konferensi pers yang digelar di GBK Arena, Jakarta, Selasa (9/10/2018). Kompas.com/Alsadad RudiMenpora Imam Nahrawi mendampingi atlet para judo Indonesia, Miftahul Jannah dalam sebuah konferensi pers yang digelar di GBK Arena, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

JAKARTA, Kompas.com  - Kegagalan atlet judo tunanetra Indonesia, Miftahul Jannah, bertanding di Asian Para Games 2018 mengundang polemik. Banyak kalangan menilai peristiwa itu diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Hal itu membuat Brian Jeoung Gissick, Technical Delegate (TD) Blind Judo Asian Para Games 2018 turun tangan memberikan penjelasan. Dalam jumpa pers di venue Blind Judo,  Asian Para Games 2018, JIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa (9/10), Brian Jeoung Gissick menjelaskan tentang peraturan International Judo Federation (IJF).

Menurutnya peraturan IJF sudah mengalami perubahan dibanding di Olimpiade 2012 di London. "Tentu saja blind judo memiliki kekhususan tersendiri yang berbeda dengan judo untuk able body," kata Brian Jeoung Gissick.

Peraturan menyebutkan bahwa: rambut panjang harus diikat sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada kontestan lainnya. Rambut harus diikat dengan pita rambut yang terbuat dari karet atau bahan sejenis dan tidak ada komponen kaku atau logam. Kepala tidak boleh ditutupi kecuali untuk pembalutan yang bersifat medis, yang harus mematuhi aturan kerapian kepala.

"Peraturan ini dibuat justru untuk melindungi atlet. Pun guna menghindari kejadian penyalahgunaan kesempatan menggunakan penutup kepala untuk tujuan komersial dan politik. Tentu peraturan ini dibuat setelah dilakukan kajian," paparnya.

Sementara itu, Angelica Wilhelm selaku Referee Director IBSA (International Blind Sport Association) mengatakan peraturan ini sudah disosialisasikan dalam technical meeting kepada seluruh kontingen negara peserta termasuk tim Indonesia.

"Semua peraturan sudah diterangkan dengan gamblang sejak 3 bulan lalu. Apalagi aturan ini juga bertujuan untuk mencegah bahaya teknik kuncian Newaza (ground fighting) yang berpotensi bahaya bagi atlet yang bertanding," jelas Angelica Wilhelm.

Ketua Umum INAPGOC Raja Sapta Oktohari menegaskan pihaknya menghormati peraturan IJF dan juga menghormati keputusan Miftah. Dia menambahkan tentu banyak pelajaran yang bisa dipetik. Terlebih ini pertama kali Indonesia mengikuti blind judo di Asian Para Games.

"Ini pelajaran berharga buat kita. Pentingnya regulasi dipelajari detail sebelum mengikuti suatu pertandingan. Bukan hanya untuk blind judo, tapi juga olahraga lainnya," kata Okto.

Miftahul Jannah (21) didiskualifikasi dari pertandingan blind judo kelas 52 kg Asian Para Games 2018, Senin (8/10). Dia menolak melepas hijab meski mengakui telah mengetahui peraturan. Tapi, Miftahul bersikukuh mempertahankan prinsipnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X