Dikecam, Turnamen Voli Antarwaria

BIMA, KOMPAS.com- Turnamen bola voli Waria se-Pulau Sumbawa yang diadakan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuai kecaman dari berbagai pihak. Turnamen yang diadakan di Desa Cenggu, Kecamatan Palibelo ini mengundang reaksi dari anggota DPRD, Sulaiman MT.

“Yang jelas turnamen voli waria itu kita sesalkan. Harusnya Bupati bisa mengisi kegiatan yang positif,’’tutur Sulaiman kepada wartawan, Selasa (16/5). Menurut Sulaiman, turnamen yang dibuka langsung Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri pada tanggal 14 Mei 2017, dinilai bertolak belakang dengan visi Pemerintah Kabupaten Bima yang Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal (Ramah).

“Kegiatan itu kita tolak keras, karena tidak mencerminkan visi Bima yang ramah,”sebutnya. Ia juga tidak mendukung pertandingan yang akan memperebut piala Bupati Cup, karena dianggap jauh dari norma agama dan budaya.

‘’Mendukung kegiatan waria sama saja melegitimasi keberadaan LGBT,’’ tegasnya. Dia juga mengaku, turnamen voli waria juga mendapat kecaman dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima.

“MUI berpendapat, turnamen waria sangat berdampak negatif pada lingkungan sosial. Sebab, pengaruh kolompok ini berbahaya khususnya pada anak remaja,’’ katanya.

Sementara itu, Bupati Bima melalui Kasubak Protokol Suryadin mengatakan, turnamen bola voli tersebut merupakan kegiatan positif yang harus didukung. “Turnamen bola voli  ini semata-mata untuk mencari bakat. Disamping itu, pemerintah memiliki kewajiban menumbuhkan kembangkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga,”kata Suryadin.

Selain membangkitkan semangat warga, lanjut Suryadin, turnamen voli waria juga diadakan sebagai ajang untuk memperkuat silaturahmi semua elemen. “Dengan turnamen itu, masyarakat juga bisa terhibur,”tutur Dia Ia mengatakan, pemerintah tidak bermaksud melegalkan keberadaan waria.

Menurutnya, pemerintah harus tunduk pada amanat undang-undang, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. ‘’Ya, tidak apa-apa. Waria juga warga negara Indonesia yang harus dilindungi. Semasi kegiatan itu positif, kenapa tidak. Ini Negara demokrasi dan pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kelompok manapun,’’ tuturnya.

‘’Pemerintah hadir untuk mendukung dan mengembangkan pembangunan seperti di bidang olahraga,”tambahnya.