Kompas.com - 10/12/2016, 14:47 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10/2016).
|
EditorTjahjo Sasongko

JAKARTA, Kompas.com - Pihak Pemprov DKI  saat ini justru dianggap menjadi yang paling lamban dalam menyelesaikan kontroversi bonus PON XIX/2016 Jawa barat, September lalu.

Setelah tiga bulan PON berakhir, pihak Pemprov DKI belum juga memenuhi janji kepada para anggota kontingen DKI yang berlaga di PON XIX lalu.  

Pada masa Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama,  penyerahan tali kasih atau bonus buat anggota kontingen sebenarnya sudah akan dilakukan pada 19 Oktober, meski kemudian diundur pada 27 Oktober, satu hari  sebelum Gubernur petahana mengambil cuti untuk menjalani proses kampanye Pilkada.

Namun setelah itu, harapan penerimaan bonus pada para anggota kontingen semakin  mengabur. Bukan hanya dari waktu penyerahan, tetapi juga pada besaran. Pada awal tahun, Gubernur  Basuki sempat melontarkan kontroversi dengan menjanjikan bonus 1 milyar buat peraih medali emas dengan teknis penyerahan yang berbeda dengan selama ini yaitu melalui Disorda dan KONI. Bonus akan diserahkan langsung ke perkumpulan olah raga.

Rencana kontroversial Ahok ini kemudian seusai PON mengerucut menjadi besaran yang lebih realistis yaitu Rp350 juta untuk peraih medali emas, dengan varian yang lebih rendah untuk peraih perak dan perunggu, mau pun peraih medali beregu.

Namun setelah dua kali penundaan dan cutinya Gubernur petahana, besaran modus jadi dipertanyakan. Pihak Pemprov DKI menggunakan aturan dari Kemenpora perihal pemberian bonus buat atlet. Aturan Kemepora menyebut bahwa bonus atlet dalam pertandingan tingkat lokal tidak boleh melebihi bonus tingkat nasional yang diberikan untuk ajang SEA Games, Asian Games dan Olimpiade.

Besaran yang kemudian keluar adalah maksimal Rp 200 juta untuk peraih medali emas dan varian lebih kecil buat perak dan perunggu. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Binpres Disorda DKI, Tedi Cahyono. Menurut Tedi, semua daerah akan mengikuti aturan yang diberikan Kemenpora atau terancam sanksi di kemudian hari. "Untuk bonus medali emas memang kita  tidak bisa melebih bonus SEA Games, yaitu Rp 200 juta," kata Tedi, awal pekan ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tedi menyebut bisa saja ada daerah lain yang memberikan bonus melebihi ketentuan Kemenpora, namun ada risiko sanksi di kemudian hari. "Kalau sanksi diberikan, kan olah raga daerah itu sendiri yang akan repot," ungkapnya.

Namun kebijakan ini tentu sangat mengecewakan para atlet, pelatih hingga pengurus cabang.  Menurut beberapa pengurus cabang, seharusnya yang digunakan sebagai acuan adalah keputsuan Gubernur sebagai kepala daerah  dan bukan pada ketentuan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan dengan pengurus cabor, Kamis (8/12/2016) tidak tercapai kesepatakan antara pihak KONI DKI dengan para pengurus. Pengurus cabor tetap mempertanyakan perubahan besaran bonus serta berlarutnya waktu penyerahan. Pengurus cabor juga mempertanyakan kebijakan KONI DKI menghapus uang Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) DKI mulai September 2016 usai berlangsungnya PON.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.