Sekjen KOI Tersangka Korupsi, Reputasi Indonesia Jadi Taruhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Reputasi Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 dipertaruhkan. Hal itu tak lepas dugaan kasus korupsi yang menimpa pejabat Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Belum juga ajang multicabang se-Asia itu digelar, mencuat kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 yang melibatkan tersangka Sekretaris Jenderal KOI, Dodi Iswandi.

Dodi yang juga mantan Sekjen Panitia Penyelenggara Indonesia untuk Asian Games (Inasgoc) ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Dodi diduga melakukan tindak pidana korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 dengan kerugian negara mencapai Rp 5 miliar.

”Dia kami tetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan memperkaya diri sendiri dan melakukan tindak pidana pencucian uang,” kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ferdy Irawan melalui pesan tertulis, Minggu (4/12).

Tindakan itu, menurut Ferdy, melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ancaman hukumannya adalah penjara 4 tahun sampai 20 tahun atau penjara seumur hidup dengan denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono menambahkan, korupsi diduga dilakukan Dodi dalam pelelangan biaya sosialisasi Carnaval Road to Asian Games di enam kota. Penetapan pemenang lelang diduga menyimpang atau tidak sesuai aturan.

”Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan, ada penyimpangan dana sekitar Rp 5 miliar dari alokasi dana sekitar Rp 61 miliar,” kata Ferdy yang menandatangani surat perintah penyidikan kasus ini.

Surat bernomor B/6906/XI/2016/Ditreskrimsus tertanggal 22 November 2016 ini mencantumkan nama Dodi Iswandi sebagai tersangka.

Dodi akan diperiksa hari ini, Senin. Ferdy telah melayangkan surat kepada Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) tertanggal 22 November 2016. Isi surat itu meminta Ketua Umum KOI menghadapkan Sekjen KOI untuk diperiksa.

Ferdy menjelaskan, kegiatan sosialisasi dilakukan di enam kota, yaitu Medan, Banten, Palembang, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan.

”Oleh karena itu, tim kami bekerja sama dengan BPK provinsi masih melakukan pendalaman pemeriksaan keuangan lebih detail,” ujar Ferdy.

Hingga berita ini ditulis, Dodi belum dapat dimintai konfirmasi terkait penetapan tersangka itu. Nomor telepon yang biasanya dipakai berkomunikasi tidak aktif. Pesan singkat yang dikirimkan kepada Dodi juga belum dibalas.

Wakil Ketua Umum KOI, yang juga Wakil Ketua Inasgoc, Muddai Madang, membenarkan adanya penetapan Dodi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang itu.

”Informasi itu benar. Saya mendapatkan informasi sekitar 22 November lalu,” kata Muddai, kemarin.

Menurut Muddai, korupsi dana Asian Games 2018 bukan garis kebijakan Inasgoc, KOI, atau Kemenpora.

”Ini sifatnya pribadi, bukan lembaga. Saya rasa kasus itu tidak akan mengganggu persiapan Asian Games selanjutnya,” ujarnya.

Kejanggalan

Kejanggalan penggunaan dana sosialisasi dalam sejumlah kegiatan yang dilaksanakan serentak pada akhir 2015 pernah mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Komisi X DPR, Februari lalu.

Sejumlah anggota Komisi X menggugat alokasi anggaran sosialisasi Asian Games 2018 yang dinilai tidak efektif, serta meminta KOI menjelaskan detail penggunaan anggaran.

Komisi X juga membentuk Panitia Kerja Persiapan Asian Games dan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelidiki kasus ini.

KANTOR STAF KEPRESIDENAN Pengumuman logo dan maskot baru Asian Games 2018 di Kantor Staf Keperesidenan, Kamis (28/7/2016).

Mantan petenis nasional yang kini duduk di Komisi X, Yayuk Basuki, menjelaskan, indikasi itu muncul karena sosialisasi Asian Games tidak terasa gaungnya.

”Kami melihat dari program yang mereka lakukan dan dari laporan penggunaan anggaran. Dana yang dialokasikan besar, sekitar Rp 61 miliar, tetapi gebyar sosialisasi tidak terasa,” ujar Yayuk.

Berdasarkan penelusuran BPKP, ada potensi kerugian negara dan KOI diminta mengembalikan ke kas negara Rp 40 miliar, yang merupakan sisa dana sosialisasi.

”Saat itu kami tidak menyebut Sekjen KOI. Penetapan Sekjen KOI sebagai tersangka merupakan pengembangan laporan pada BPKP,” kata Yayuk.

Hati-hati

Seiring kian dekatnya penyelenggaraan Asian Games 2018, Yayuk mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati menggunakan dana Asian Games 2018.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S Dewa Broto menuturkan, penetapan Dodi sebagai tersangka tidak akan memengaruhi kinerja pemerintah dan Inasgoc dalam menyiapkan Asian Games.

”Kasus ini akan jadi pembelajaran. Ini bukan garis kebijakan Inasgoc, KOI, atau Kemenpora. Ini murni tindakan yang bersangkutan,” ujar Gatot.

Gatot menjelaskan, sejak Juni 2015, Dodi mundur dari jabatan Sekjen Inasgoc. Sejak 1 Desember 2016, Dodi cuti dari jabatannya sebagai Sekjen KOI.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Stadion tenis Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2016). Menjelang kegiatan Asian Games 2018, pemerintah merehabilitasi venues atau tempat pertandingan olahraga di dalam kompleks Gelora Bung Karno (GBK) yang ditargetkan selesai pada September 2017.

Secara terpisah, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun, mengharapkan kasus ini diproses secara transparan dan mendapat perhatian khusus pemerintah dan penegak hukum.

Kasus ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan dugaan korupsi di mata anggaran lain untuk Asian Games 2018.

”Penegakan hukum harus dilakukan serius karena reputasi Indonesia dipertaruhkan,” katanya.

Penuntasan kasus ini, menurut Tama, penting mengingat dunia internasional mempunyai perspektif negatif terkait kasus korupsi di bidang olahraga. Kasus Hambalang yang menyeret keterlibatan menteri aktif saat itu jadi referensi.

Versi cetak artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 5 Desember 2016 di halaman pertama dengan judul "Reputasi Indonesia Jadi Taruhan". Untuk berlangganan, klik tautan ini.