Jangan Ciptakan Atlet Karbitan!

Joseph Schooling mengidolakan atlet legendaris AS, Michael Phelps sejak usia belasan. Atlet Singapura ini akhirnya mampu mengalahkan perenang AS, Michael Phelps di nomor 100 meter gaya kupu-kupu di ajang Olimpiade Rio de Janeiro, Juli lalu.

Karena itu, baik Bayu dan Umar Syarief sebenarnya tidak begitu setuju ada pembatasan usia untuk PON. "Pembatasan itu kan sebenarnya ada pada masa lalu dan berkaitan dengan soal status atlet profesional atau amatir. Kalau sekarang kan batasan itu menjadi sangat kabur.  Secara logika atlet itu rentang karirnya memang akan dibatasi usia biologis. Jadi aneh kalau seorang atlet yang sudah usia lanjut masih mampu mengalahkan para junior mereka," kata Umar Syarief. "Pasti ada yang salah dengan proses perekrutan dan pembinaan yang dilakukan. Itu yang seharusnya dibenahi."

"Kalau kesempatan bertanding dengan para senior itu dibatasi, sebenanya justru merugikan atket muda itu sendiri," kata Krisna Bayu. "Saya naik menjadi yang nomor satu di judo Indonesia, bukan berdasar karbitan. Saya masuk Pelatnas sejak kelas 5 SD dan sudah pernah bertemu dan mengalahkan senior-senior saya waktu itu," lanjut Bayu.

"Dengan ini saya tertempa untuk tidak takut atau kecil hati di event mana pun. Di tingkat Olimpiade sekali pun," katanya. "Kalau pun harus kalah saya jadi tahu memang lawan saya itu jauh lebih baik daripada saya dan saya sudah mengeluarkan kemampuan saya yang terbaik."

PON dan Bonus

Kekisruhan yang banyak terjadi pada PON XIX/Jawa Barat lalu, kalau mau jujur sebenarnya bermuara pada adanya siatem target untuk event ini. Prestasi diterjemahkan sebagai jumlah perolehan medali serta peringkat kontingen. Sementara untuk (sebagian) atlet, prestasi perolehan medali identik dengan reward berupa bonus materi yang dijanjikan oleh Pemprov bersangkutan.

Bonus di PON lalu memang mengejutkan. Atlet-atlet Jawa Timur yang mendapatkan medali emas langsung "dikepret" amplop Rp 30 juta. Sementara tuan rumah Jabar menyebut angka Rp 10 juta. Ini di luar bonus yang akan mereka terima usai PON.

Untuk bonus ini setiap daerah memberi dengan jumlahnya bervariasi. Jatim menyebut Rp 250 juta untuk satu medali emas, sementara Papua konon bahkan menyebut kisaran angka dua kali lipat.  

Kontingen DKI Jakarta yang menjadi juara umum pada PON XVIII/Riau menyebut formula yang unik. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginginkan bonus Rp 1 milyar hanya untuk peraih medali emas. itu pun mekanisme nya diberikan kepada klub atlet yang bersangkutan. Belakangan formula sedikit berubah dengan juga menyertakan bonus buat peraih medali perak dan perunggu serta pemecah rekor baik PON, nasional atau pun di atas itu.

Pemberian bonus buat pemecah rekor dianggap sebagai sesuatu yang selaras dengan jargon PON Prestasi yang pernah didengungkan pada masa lalu. Dari seluruh 44 cabor yang dipertandingkan, PON XIX Jabar "hanya" menghasilkan 89 rekor PON, 33 rekor nasional, satu rekor SEA Games, 22 rekor Asia dan lima rekor dunia.

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Tim putra asal Nusa Tenggara Barat keluar sebagai juara pada final 4x100 meter estafet putra PON XIX di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Minggu (25/9/2016). Mereka meraih emas dengan catatan waktu 39.78 detik.

Untuk menjadi event yang mampu menghasilkan rekor di luar PON dan nasional, memang diburtuhkan  prasyarat yang sangat berat dan mahal. Terutama soal pencegahan penggunaan obat terlarang yang hanya bisa dicegah dengan mekanisme pemeriksaan doping. Dan ini membutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 4.5 juta untuk pemeriksaan setiap sampel urin.

PON lalu menyisakan cerita-cerita lucu mengenai pemeriksaan doping yang dilakukan secara acak/random ini. Di cabang renang, seorang atlet yang tampil spektakuler di acara swim-off untuk masuk dalam tim estafet, justru kedodoran saat rekan-rekan setimnya tampil bagus di final. Ia disebut memang tidak ingin menjadi juara pertama untuk menghindari kemungkinan pemeriksaan doping dan merasa cukup puas dengan janji bonus untuk peraih medali perak.

Sementara di cabor selam, keluhan soal pemeriksaan doping ini juga terlontar. Karena dilakukan secara acak, seorang pemenang medali emas tidak terkena pemeriksaan doping tersebut. Kondisi ini menimbulkan protes dari mereka yang dikalahkan. Anehnya, protes justru dilontarkan atklet pesaing yang samasekali tak punya peluang untuk mendapatkan medali karena mencatat penampilan jauh di bawah form.

Sementara potes yang kemudian merugikan atlet terjadi di cabang renang indah. Seorang atlet nasional ditolak ikut dengan alasan usia sudah melewati batas. Sementara pembatasan usia ini diambil berdasar konsensus peserta cabor dan tidak mengacu pada peraturan berlaku baik secara lokal seperti dari PP PRSI, PB PON mau pun FINA sebagai induk olah raga akuatik.

Di PON, semua keributan memang bermuara pada dua hal: prestise pada tingkat kontingan dan bonus pada tingkat atlet. Sebagian provinsi menganggap ajang ini adalah etalase kemajuan  di daerahnya dibandingkan yang lain. Sementara buat atlet, ini kesempatan memperbaiki kondisi ekonomi sebagai kompensasi dari waktu, tenaga yang telah mereka buang.

Umar Syarief  menganggap pelaksanaan PON XIX/2016 ini merupakan pengalaman terburuk sejak ia mulai ikut pada PON 1996. "Kerancuan sudah  hampir menyeluruh, baik pada tingkat ofisial, perangkat pertandingan mau pun pada (sebagian) atlet. Orientasinya memang berbeda.  Tetapi kita harus coba dan berani  untuk memperbaikinya. Kalau tidak bisa melalui ajang lokal, kita harus berani membawa atlet berkompetisi di luar negeri seperti Eropa."