Pengurus Cabang Olahraga "Buta" Desain Arena Asian Games

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek renovasi sejumlah arena Asian Games 2018 memasuki tahap lelang dan pengerjaan. Namun, desain akhir renovasi sebagian arena itu belum dikonsultasikan kepada pengurus cabang olahraga.

Hal ini berpotensi memunculkan masalah pemenuhan syarat standar pertandingan.

”Saya tak pernah lihat gambar (akhir) perencanaan renovasi. Kami juga perlu tahu rencana renovasi karena tanggung jawab PB PASI selaku panitia pelaksana pertandingan atletik saat Asian Games,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) Tigor Tanjung saat dihubungi, Senin (3/10/2016).

Tigor mengaku hanya sekali dimintai masukan oleh Satgas Infrastruktur Asian Games 2018 mengenai ukuran lapangan dan peraturan pertandingan. Komunikasi itu terjadi pada awal tahun.

Praktis, setelah itu, tim bekerja sendiri dengan melibatkan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI). Satgas belum pernah menunjukkan gambar rencana akhir renovasi Stadion Madya yang akan menjadi arena pertandingan cabang atletik kepada PB PASI.

Secara terpisah, Manajer Arena PB Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) untuk Asian Games 2018 Riska Natalia juga menyatakan, pihaknya dilibatkan dalam pembahasan awal rencana renovasi gedung basket di Kompleks Gelora Bung Karno.

”Mereka berkonsultasi terkait standar dan aturan fasilitas lapangan yang sesuai standar FIBA (Federasi Bola Basket Internasional). Sehabis itu, perkembangan desain dari rencana renovasi belum ditunjukkan kepada kami,” ujarnya.

Ketua Satgas Infrastruktur Asian Games 2018 Imam S Ernawi menyatakan telah melibatkan pengurus cabang dalam menyusun kriteria pembangunan dan meminta pertimbangan terkait pra-desain arena yang akan direnovasi.

”Untuk sosialisasi desain, sedang kami atur jadwalnya bersama pengurus cabang yang arenanya akan direnovasi, juga bersama mitra-mitra kerja kami,” katanya.

Tim Kompas.com Renovasi Kompleks Gelora Bung Karno Senayan

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto menyatakan, koordinasi antara satgas infrastruktur dan pengurus cabang diperlukan untuk memastikan kesesuaian proses renovasi.

”Akan menjadi hal rumit jika PB menemukan ada yang tidak sesuai dengan standar infrastruktur, padahal proses renovasi sudah berjalan setengahya. Makanya, koordinasi harus dilakukan dari tahap pembuatan desain,” ujarnya.