Pengurus Cabang Olahraga "Buta" Desain Arena Asian Games

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek renovasi sejumlah arena Asian Games 2018 memasuki tahap lelang dan pengerjaan. Namun, desain akhir renovasi sebagian arena itu belum dikonsultasikan kepada pengurus cabang olahraga.

Hal ini berpotensi memunculkan masalah pemenuhan syarat standar pertandingan.

”Saya tak pernah lihat gambar (akhir) perencanaan renovasi. Kami juga perlu tahu rencana renovasi karena tanggung jawab PB PASI selaku panitia pelaksana pertandingan atletik saat Asian Games,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) Tigor Tanjung saat dihubungi, Senin (3/10/2016).

Tigor mengaku hanya sekali dimintai masukan oleh Satgas Infrastruktur Asian Games 2018 mengenai ukuran lapangan dan peraturan pertandingan. Komunikasi itu terjadi pada awal tahun.

Praktis, setelah itu, tim bekerja sendiri dengan melibatkan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI). Satgas belum pernah menunjukkan gambar rencana akhir renovasi Stadion Madya yang akan menjadi arena pertandingan cabang atletik kepada PB PASI.

Secara terpisah, Manajer Arena PB Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) untuk Asian Games 2018 Riska Natalia juga menyatakan, pihaknya dilibatkan dalam pembahasan awal rencana renovasi gedung basket di Kompleks Gelora Bung Karno.

”Mereka berkonsultasi terkait standar dan aturan fasilitas lapangan yang sesuai standar FIBA (Federasi Bola Basket Internasional). Sehabis itu, perkembangan desain dari rencana renovasi belum ditunjukkan kepada kami,” ujarnya.

Ketua Satgas Infrastruktur Asian Games 2018 Imam S Ernawi menyatakan telah melibatkan pengurus cabang dalam menyusun kriteria pembangunan dan meminta pertimbangan terkait pra-desain arena yang akan direnovasi.

”Untuk sosialisasi desain, sedang kami atur jadwalnya bersama pengurus cabang yang arenanya akan direnovasi, juga bersama mitra-mitra kerja kami,” katanya.

Tim Kompas.com Renovasi Kompleks Gelora Bung Karno Senayan

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto menyatakan, koordinasi antara satgas infrastruktur dan pengurus cabang diperlukan untuk memastikan kesesuaian proses renovasi.

”Akan menjadi hal rumit jika PB menemukan ada yang tidak sesuai dengan standar infrastruktur, padahal proses renovasi sudah berjalan setengahya. Makanya, koordinasi harus dilakukan dari tahap pembuatan desain,” ujarnya.

Renovasi GBK

Rencana pemerintah merenovasi dan memodifikasi Stadion Utama GBK memunculkan persoalan terkait status GBK sebagai cagar budaya. Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta menilai, rencana pemerintah menambah ramp atau akses jalan landai bagi penonton untuk menuju lantai atas stadion tak memenuhi syarat perundang-undangan.

Selain tak sejalan dengan UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya, rencana itu tidak sesuai dengan ketentuan UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung berikut peraturan pelaksanaannya dalam evakuasi kebakaran.

Dok. Harian Kompas Rencana pengembangan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk penyelenggaraan Asian Games 2018.

Ketua Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta Bambang Eryudhawan mengatakan, pihaknya sudah melakukan simulasi di Stadion Utama GBK.

”Hasilnya, dari sisi cagar budaya, penambahan ramp di sekeliling stadion mengubah bentuk asli stadion utama sebagai warisan dan cagar budaya masa lalu,” katanya.

Penambahan ramp untuk memudahkan akses penyandang disabilitas ternyata dinilai tidak efektif. Keberadaannya juga tidak efektif dalam proses evakuasi saat kebakaran. ”Selain waktu tempuh menjadi lebih lama, juga membahayakan,” ujar Bambang.

Jika Satgas Infrastruktur Asian Games tidak mengajukan rancangan baru yang sesuai persyaratan ketiga UU itu, Bambang menyatakan, Tim Sidang Pemugaran akan menolak.

”Lebih baik pemerintah memakai dana untuk memperkuat struktur bangunan di sejumlah sektor dan mempercantik pencahayaan, tata suara, atau lainnya di GBK. Hal itu lebih efektif saat ketersediaan anggaran yang sulit ini,” katanya.

Di luar infrastruktur, masih ada problem pengucuran anggaran Asian Games 2018 yang masih minim. Dari total kebutuhan Rp 854,4 miliar, pemerintah baru mengucurkan Rp 52 miliar.

”Promosi belum bisa dilakukan maksimal. Padahal, sebagai tuan rumah, kemeriahan Asian Games 2018 harus sudah terasa sejak lama,” kata Wakil Ketua Inasgoc Muddai Madang.

Artikel ini telah dimuat di Harian KOMPAS pada Selasa (4/10/2016) di halaman 30 dengan judul "Pengurus 'Buta' Desain Arena". Untuk berlangganan silakan kunjungi  http://kiosk.kompas.com atau baca versi e-papernya di http://epaper.kompas.com.