Demi Nasib Pemain, FIFPro Desak Penegakan PSSI

JAKARTA, KOMPAS — Guna melindungi nasib pemain yang semusim terakhir gajinya tertunda, Federasi Internasional Pemain Sepak Bola Profesional (FIFPro) menyarankan sejumlah langkah perbaikan untuk sepak bola Indonesia.

Melalui situs resminya, FIFPro menyampaikan tiga langkah kunci perbaikan untuk memanfaatkan potensi sepak bola Indonesia di tengah kisruh yang sudah dua tahun. Ketiga langkah itu dipaparkan Ketua FIFPro Divisi Asia/Oceania Brendan Schwab.

"Penegakan yang jelas PSSI sebagai badan tunggal pengatur sepak bola Indonesia di bawah statuta baru yang disetujui FIFA dan AFC, pengembangan bisnis dan model olahraga terbaik dengan satu liga tunggal yang bergulir di bawah PSSI pada 2014, implementasi standar dan regulasi yang telah disetujui FIFA dan FIFPro untuk melindungi hak-hak pemain," ujar Schwab.

FIFPro memperoleh laporan soal tertunggaknya gaji pemain di 25 dari 30 klub profesional di Liga Primer Indonesia (IPL) dan Liga Super Indonesia (ISL). Kasus tertunggaknya gaji pemain mencapai efek paling parah saat meninggalnya pemain Paraguay, Diego Mendieta, awal Desember ini. Ia meninggal karena sakit ketika belum menerima gaji empat bulan dari Persis Solo.

Kasus terjadi ketika kompetisi terpecah dua, yaitu kompetisi di bawah PSSI dan kompetisi yang digulirkan PT Liga Indonesia di bawah Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI). Dalam sidang Komite Eksekutif FIFA di Tokyo, Jepang, Jumat (14/12/2012), FIFA memberi perpanjangan waktu bagi PSSI hingga Maret 2013 untuk menyelesaikan masalah perpecahan sepak bola nasional.

''FIFPro khawatir perpanjangan waktu (yang diberikan FIFA kepada PSSI) tidak akan mengarah pada perubahan yang segera dan diperlukan. Pesepak bola profesional menjadi korban ketidakpastian ini,” demikian pernyataan FIFPro, organisasi pesepak bola profesional yang diakui AFC dan FIFA.

FIFPro berharap dalam rentang tiga bulan waktu perpanjangan yang diberikan FIFA kepada PSSI, situasi akan berubah demi kebaikan pemain. ''Sudah hampir dua tahun para pemain hidup dalam ketidakpastian terkait masa depan mereka. Laga (sepak bola) kini harus menerapkan standar pengelolaan tertinggi, dijalankan sebagai bisnis, dan menghormati hak-hak pemain,'' ujar Theo van Seggelen, Sekretaris Jenderal FIFPro.

Terkait kisruh PSSI-KPSI, di sela-sela kunjungan kerja ke Banjarmasin, Senin, Komisi X DPR meminta pemerintah bertindak tegas menyelesaikan kisruh PSSI dan KPSI. Nurul Qomar, anggota Komisi X DPR, berpendapat, PSSI dan KPSI juga harus islah karena perseteruan itu berdampak buruk bagi sepak bola Indonesia.