Skenario Dinosaurus

Kompas.com - 22/10/2012, 02:14 WIB
Editor

Oleh Ikrar Nusa Bhakti

Kalangan purnawirawan jenderal sering sekali meminta penulis menjelaskan kepada masyarakat, khususnya aktivis LSM, agar para purnawirawan jangan lagi dipandang sebagai anggota militer, melainkan orang sipil yang juga punya hak-hak politik yang sama untuk dicalonkan sebagai presiden.

Namun, kita juga mengamati, belum ada perubahan signifikan cara pandang dan tindak-tanduk para purnawirawan jenderal terhadap elite politik sipil, sistem politik yang demokratis, dan kepemimpinan nasional. Kebiasaan militer menggunakan sistem komando ketimbang kepemimpinan yang lebih didasari kepercayaan dan dialog masih tetap terpatri di hati sanubari sebagian purnawirawan jenderal, khususnya purnawirawan TNI AD. Tak sedikit purnawirawan jenderal yang tak percaya kepada pemimpin politik sipil, dan lebih merasa nyaman apabila kepemimpinan nasional tetap di tangan kelompoknya sendiri, yakni mantan jenderal.

Kesan ini muncul dari pertemuan para jenderal purnawirawan ABRI (TNI dan Polri) Angkatan 1970-1974 di Jakarta, 2 Oktober 2012. Saat itu Letjen TNI (Purn) Luhut Panjaitan, mantan menteri perdagangan era Gus Dur, meminta Presiden SBY membantu menemukan kandidat paling pas untuk menggantikannya pada 2014 demi kesinambungan.

Pada pertemuan itu pula SBY mengingatkan para mantan jenderal yang akan bertarung pada Pemilu Presiden 2014 agar berpegang pada nilai-nilai demokrasi. Indonesia sedang mengalami transformasi, para mantan militer harus beradaptasi dengan situasi politik yang baru ini. Dalam bahasa SBY, ”kita tidak ingin hidup dalam suatu skenario dinosaurus, di mana segalanya di seputar kita telah berubah, tetapi kita tetap saja sama (tidak berubah)” (The Jakarta Post, 4/10/2012).

Pertemuan para purnawirawan jenderal itu ada tujuan politik tertentu. Satu hal yang amat jelas tampak, para purnawirawan jenderal sedang resah karena Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad era Soeharto, kini menempati peringkat tertinggi dalam berbagai survei mengenai calon presiden RI pada 2012. Tak heran mereka mengingatkan masyarakat agar memperhatikan rekam jejak para calon presiden, termasuk tetapi tak terbatas pada apakah calon pernah melakukan pelanggaran HAM atau tidak. Tak mengherankan pula jika SBY mengingatkan para jenderal agar tetap berpegang pada nilai-nilai demokrasi dalam upaya menuju puncak kekuasaan di Indonesia.

Sayangnya, Prabowo tak diundang pada acara itu dengan alasan kursi undangan amat terbatas! Ini sama tidak fair-nya ”pengadilan terhadap Prabowo” pada awal Reformasi 1998, di mana ia diberhentikan dari dinas kemiliteran hanya melalui proses di dalam Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan bukan lewat pengadilan militer. Kita tahu, di DKP seorang perwira TNI yang diinterogasi tak didampingi penasihat hukum dan karena itu prosesnya tidak fair. Kita tahu Prabowo dan anak buahnya yang tergabung dalam Tim Mawar menculik beberapa aktivis prodemokrasi, 1997-1998. Tapi kita juga tahu Prabowo pernah mengatakan tak semua aktivis itu diculik oleh timnya. Sayangnya, persoalan ini tetap gelap karena tak ada pengadilan militer atas apa yang diperintahkan Prabowo kepada anak buahnya. Mereka yang diadili hanya para perwira pertama dan menengah yang tergabung dalam Tim Mawar. Sebagian dari mereka karier militernya tetap lancar.

Menepuk air di dulang

Upaya para jenderal purnawirawan menjegal langkah politik Prabowo sebenarnya ibarat menepuk air di dulang, muka sendiri kena perciknya. Ini justru mengingatkan kesadaran kita bahwa gaya kepemimpinan militer penuh dengan komando, kerahasiaan, otoriter, dan tak jarang melanggar HAM. Kita juga patut bertanya apakah hanya orang dari kalangan militer yang dapat mempertahankan integrasi nasional kita jika cara-cara militeristik di masa lalu justru membuat Aceh tetap bergolak, terjadi trauma politik mendalam di Papua, dan Timor Timur akhirnya lepas karena masyarakatnya tak dimanusiakan, tetapi selalu ditekan.

Kita juga patut bertanya apa yang dihasilkan para kolonel yang dulu duduk sebagai direktur utama perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi Bung Karno, 1956-1957? Memang ada dari perusahaan itu yang maju, tetapi Pertamina yang kini dipegang sipil jelas jauh lebih maju ketimbang saat dipegang militer. Pertamina di bawah Ibnu Sutowo pernah hampir bangkrut pada 1974 dan harian Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis, yang mengungkapnya, langsung dibredel selamanya. Bandingkan dengan Pertamina kini di bawah seorang perempuan sipil yang membawa Pertamina jadi perusahaan minyak kelas dunia. Pertamina bukan saja berusaha mendapatkan konsesi eksplorasi di sejumlah negara Asia dan Afrika, melainkan juga mulai mengekspor oli produksi Pertamina ke Jepang!

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X