Sepak Bola dan Futsal Terancam Batal di PON

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kekisruhan menimpa beberapa cabang di Pekan Olahraga Nasional Riau 2012. Semua laga lanjutan sepak bola dan futsal pun terancam batal sejak Sabtu (8/9). Penyebabnya, perselisihan yang merupakan dampak konflik yang berlarut dalam tubuh sepak bola Indonesia.

Di cabang bola basket, pertandingan putri antara Jawa Tengah dan Papua juga ditunda karena protes tim Jawa Timur. Jatim menggugat perpindahan lima atlet yang kini membela Jateng. Adapun di balap motor, peserta resah karena Pengurus Besar PON berkeras menampik usulan penggunaan ban lebih dari satu jenis.

Kemarin pertandingan sepak bola dan futsal terhenti dan terancam tak bisa berlanjut karena pengurus PSSI menarik semua perangkat pertandingan: wasit, hakim garis, dan inspektur pertandingan. Penarikan itu merupakan buntut dari perseteruan antara PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI). Tiga laga pertama sepak bola juga kacau-balau karena diprotes Deputi Sekretaris Jenderal PSSI Saleh Ismail Mukadar. Ketiga laga itu adalah Jambi versus Sulawesi Tenggara, Jabar kontra Jatim, dan Kaltim lawan Jateng.

Saleh menilai, tim Jambi adalah bentukan Pengurus Provinsi PSSI yang telah dibekukan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin. Karena itu, tim ini dinilai tidak bisa tampil meski pengurus daerah yang dibekukan itu dimenangkan oleh keputusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

Sebaliknya, Saleh meminta tim Jabar, yang dinyatakan tidak sah oleh BAORI, agar tampil melawan Jatim. Ketiga, Saleh memboikot laga Kaltim vs Jateng karena menganggap Kaltim tak layak. Saleh menilai, seharusnya Kalsel-lah yang maju meski di play off kalah WO dari Kaltim.

Karena protes tidak ditanggapi, Saleh menarik perangkat pertandingan yang membuat kompetisi sepak bola PON terancam batal. Hal ini pun berimbas ke futsal karena petugas pertandingannya sama.

Ketua Harian PB PON Riau Syamsurizal menyayangkan kisruh itu. ”Kami upayakan agar pertandingan tidak batal. Saat ini kami masih mencari penggantinya (perangkat pertandingan),” katanya.

Gugatan tim basket Jatim

Di gedung bola basket Rumbai, Pekanbaru, laga tim putri Papua melawan Jateng ditunda karena lima pemain Jateng (3 putri dan 2 putra) dinilai dewan hakim tidak sah. Delegasi teknis cabang basket, Agus Mauro, mengatakan, dewan hakim melarang kelimanya tampil akibat gugatan KONI Jatim kepada KONI Jateng. Kelima pemain sebelumnya adalah atlet Jatim.

Menurut Agus, pertandingan ditunda atas kesepakatan Papua dan Jateng. ”Surat keputusan dewan hakim belum saya terima, jadi saya tidak punya dasar. Apalagi tim keabsahan PB PON sudah menyatakan lima pemain itu sah,” ujarnya. Jika surat keputusan itu tidak terbit hingga Minggu pukul 00.00, laga Jateng-Papua akan digelar.

Manajer tim putri Jateng, Poa Seng Goeng, menuturkan, jika SK dewan hakim dia pegang, Jateng tidak bakal memainkan tiga putri yang digugat itu. ”Saya keberatan kalau tiga pemain kami tak boleh main karena surat acuannya belum ada. Kalau ada, kami patuh. Sekarang yang jadi pedoman kami adalah keputusan tim keabsahan PB PON,” ujarnya.

Poa Seng Goeng melanjutkan, lima pemain Jateng itu sah karena mendapat kartu identitas dari PB PON dan lolos klarifikasi oleh tim keabsahan PB PON. Mereka juga sudah empat tahun pindah dari Jatim ke Jateng.

Balap motor

Adapun para atlet di cabang balap motor resah karena PB PON mengancam akan menarik sepeda motor jika ada pebalap yang tak mau menggunakan satu jenis ban yang disediakan panitia. Keresahan itu muncul setelah PB PON mengirim surat yang menjelaskan langkah itu, Rabu lalu. Dalam surat itu dijelaskan, sepeda motor yang menggunakan ban di luar yang disediakan akan ditarik panitia.

Ketua IMI DI Yogyakarta Irwan Ardiansyah menolak pemaksaan menggunakan satu jenis ban karena mengganggu faktor keamanan pebalap. Risiko kecelakaan bakal meningkat jika ban pilihan PB PON itu digunakan. ”Ban itu harus dipasang dengan tekanan tinggi karena jika tekanannya kurang tidak akan sesuai dengan velg. Padahal, dalam tekanan seperti itu, ban itu akan oleng jika digunakan dalam kecepatan tinggi,” katanya.

Irwan juga menolak pemaksaan itu karena aturan tersebut tidak ada saat pra-PON digelar November 2011. Saat pra-PON, semua pebalap menerima satu merek motor, tetapi dibebaskan menggunakan jenis ban pilihan masing-masing. Di aturan yang diterbitkan PP IMI, penggunaan satu jenis ban juga tidak ada.

Ketua IMI Kaltim Rendra Rahman juga menentang pemaksaan itu karena ban yang disediakan hanya cocok untuk motor 115 cc, tidak untuk 125 cc. Ban yang tersedia juga hanya ban kering, tidak ada ban basah. ”Jika hujan turun, bakal banyak yang jatuh,” katanya.

Kepala Bidang Olahraga PP IMI Bambang Gunardi menambahkan, tak ada aturan IMI yang mewajibkan penggunaan satu jenis ban. ”PP IMI mengacu pada peraturan saat digelarnya pra- PON mengenai pembebasan pemilihan jenis ban,” katanya. (WAD/OTW/ECA/MKN)