JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mempertimbangkan untuk menghapus Pekan Olahraga Nasional (PON). Penyelenggaraan PON selama ini dianggap selalu memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi tuan rumah.
"Yang paling krusial, setelah PON gedungnya tidak bisa dipelihara oleh daerah mana pun," kata Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/9/2012).
Utut mengatakan, saat ini tidak ada negara selain Indonesia yang menggelar even seperti PON. Negara yang terakhir menggelar event seperti PON adalah Uni Soviet pada tahun 1984 .
Untuk meningkatkan kualitas atlet, grand master catur itu menilai sebaiknya digelar kejuaraan nasional tiap cabang olahraga. Selain itu, menurut dia, perlu ada pengkhususan pembinaan atlet di tiap daerah.
Utut memberi contoh di wilayah Sumatera Utara, yang menurutnya banyak orang-orang yang berbakat di bidang catur. Selain itu, di Riau untuk bidang sepak takraw.
"Kita menginginkan penguatan di lokal," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Seperti diberitakan, PON ke XVIII di Riau sempat mengalami kendala anggaran untuk pembangunan venue. Setidaknya, ada 54 venues untuk digunakan dalam 39 cabang olahraga. Bahkan dalam proses penganggaran terungkap adanya dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.