Bursa Calon Ketua Umum PBSI Sepi

Jakarta, Kompas - Kursi ketua umum Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia jauh kalah menarik dibandingkan dengan PSSI. Setidaknya itu terlihat dari belum adanya bakal calon ketua umum PB PBSI yang mendaftar sampai Jumat (31/8).

Situasi tersebut jauh berbeda dengan bursa pemilihan ketua umum PSSI pada tahun silam yang langsung diserbu puluhan calon. Mereka berbondong-bondong mendaftar ke panitia saat pendaftaran dibuka.

”Inilah faktanya. Namun, pasti nanti akan ada yang mendaftar karena masih kami tunggu sampai 18 September,” kata Sekjen PB PBSI Yacob Rusdianto yang juga panitia pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional PBSI di Yogyakarta, 20-22 September mendatang.

Yacob mengatakan, siapa pun boleh mendaftar sebagai calon ketua umum sepanjang mendapat dukungan minimal satu suara dari pengurus provinsi (pengprov).

Pada pemilihan ketua umum dalam munas akan ada 33 suara yang dimiliki pengprov. Semua itu ditambah satu suara yang menjadi hak buat pengurus lama.

Ketua umum terpilih akan diberi waktu selama satu bulan, terhitung dari tanggal terpilihnya ia menjabat, untuk membentuk tim kepengurusan baru. Setelah terbentuk, kepengurusan baru akan dikukuhkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, baru kemudian dilakukan serah terima jabatan dari kepengurusan yang lama kepada kepengurusan baru.

”Pak Djoko dengan tegas menyatakan, beliau akan tetap bertanggung jawab atas semua tugas hingga terbentuk kepengurusan baru. Tentu, kami tak akan lepas tangan begitu saja,” ujar Yacob.

Ketua PBSI Pengprov Sumatera Barat Syafrizal Ucok mengatakan, Sumbar belum memiliki calon ketua umum yang akan dimajukan dalam munas di Yogyakarta. ”Calon belum muncul, belum kelihatan,” ujarnya.

Ditanya apakah sikap tersebut sebagai sinyal dukungan terhadap pengurus lama untuk dipilih kembali, dia tidak menjawab tegas. Keputusan, ujar Ucok, akan diambil dalam rapat Pengprov PBSI Sumbar.

Ketua Umum PB PBSI periode 1993-1997, Suryadi, mengingatkan, bulu tangkis Indonesia tidak akan mungkin maju jika pada pemilihan ketua umum dalam munas Yogyakarta diwarnai politik uang.