Jakarta, Kompas
Situasi tersebut jauh berbeda dengan bursa pemilihan ketua umum PSSI pada tahun silam yang langsung diserbu puluhan calon. Mereka berbondong-bondong mendaftar ke panitia saat pendaftaran dibuka.
”Inilah faktanya. Namun, pasti nanti akan ada yang mendaftar karena masih kami tunggu sampai 18 September,” kata Sekjen PB PBSI Yacob Rusdianto yang juga panitia pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional PBSI di Yogyakarta, 20-22 September mendatang.
Yacob mengatakan, siapa pun boleh mendaftar sebagai calon ketua umum sepanjang mendapat dukungan minimal satu suara dari pengurus provinsi (pengprov).
Pada pemilihan ketua umum dalam munas akan ada 33 suara yang dimiliki pengprov. Semua itu ditambah satu suara yang menjadi hak buat pengurus lama.
Ketua umum terpilih akan diberi waktu selama satu bulan, terhitung dari tanggal terpilihnya ia menjabat, untuk membentuk tim kepengurusan baru. Setelah terbentuk, kepengurusan baru akan dikukuhkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, baru kemudian dilakukan serah terima jabatan dari kepengurusan yang lama kepada kepengurusan baru.
”Pak Djoko dengan tegas menyatakan, beliau akan tetap bertanggung jawab atas semua tugas hingga terbentuk kepengurusan baru. Tentu, kami tak akan lepas tangan begitu saja,” ujar Yacob.
Ketua PBSI Pengprov Sumatera Barat Syafrizal Ucok mengatakan, Sumbar belum memiliki calon ketua umum yang akan dimajukan dalam munas di Yogyakarta. ”Calon belum muncul, belum kelihatan,” ujarnya.
Ditanya apakah sikap tersebut sebagai sinyal dukungan terhadap pengurus lama untuk dipilih kembali, dia tidak menjawab tegas. Keputusan, ujar Ucok, akan diambil dalam rapat Pengprov PBSI Sumbar.
Ketua Umum PB PBSI periode 1993-1997, Suryadi, mengingatkan, bulu tangkis Indonesia tidak akan mungkin maju jika pada pemilihan ketua umum dalam munas Yogyakarta diwarnai politik uang.
”Tanggung jawab besar ada pada setiap pengprov untuk menentukan masa depan bulu tangkis Indonesia. Karena itu, mereka harus melihat kepentingan yang lebih besar daripada sekadar menerima uang atau dijanjikan mendapatkan sesuatu dari salah satu calon yang maju,” katanya.
Pensiunan TNI bintang tiga itu menambahkan, tantangan PBSI ke depan sangat berat. Karena itu, dibutuhkan pemimpin yang cakap, tegas, taktis, dan profesional.
”Tidak harus dari TNI. Siapa pun bisa menjadi ketua umum, yang penting kompeten dan sangat paham menjalankan organisasi. Para calon juga tidak perlu sungkan atau malu jika nanti harus bersaing dengan calon dari TNI atau Polri dalam munas. Yang dibutuhkan adalah orang yang bisa mengangkat kembali bulu tangkis Indonesia,” kata Suryadi.
Mengenai prestasi bulu tangkis saat ini, Suryadi mengatakan sangat prihatin dan berharap ada pembelajaran untuk perbaikan. Karena itu, pengurus lama harus memaparkan pertanggungjawaban terhadap pencapaian dan kegagalannya.
”Ukuran berhasil atau tidak bisa dilihat dari pencapaian target dan program yang dicanangkan sebelumnya. Kegagalan di Olimpiade London 2012 tentu juga harus dipertanggungjawabkan karena untuk pertama kalinya Indonesia gagal meraih medali dan mempertahankan tradisi emas yang sudah berlangsung sejak 1992,” kata Suryadi.