Sudah Dihukum, Kader Demokrat Masih Aktif di DPRD Riau

PEKANBARU, KOMPAS.com — Partai Demokrat Riau tampak enggan melepas kadernya yang terjerat hukum. Faktanya, dua anggota DPRD Riau dari partai berlambang bintang merah putih itu, Tengku Azwir dan Thamsir Rahman, yang sudah dihukum dan menjalani persidangan dalam kasus korupsi, masih saja bertahan di gedung rakyat.

Padahal, berdasarkan aturan Pasal 339 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, setiap anggota DPR/DPRD harus diberhentikan sementara (dinonaktifkan) apabila didakwa dengan ancaman hukuman lima tahun atau menjalani dakwaan kasus tindak pidana khusus (korupsi).

Tengku Azwir sejak enam bulan lalu atau 31 Oktober 2011 telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru sebagai terdakwa kasus korupsi penggelapan dana generator listrik sebesar Rp 7,9 miliar.

Azwir disidang dalam kapasitas sebagai mantan Sekretaris Daerah Rokan Hulu. Hakim bahkan sudah memvonis Azwir selama satu tahun penjara pada 11 April 2012. Hanya, Azwir belum dihukum badan dan sedang melakukan banding.

Adapun kader Partai Demokrat Riau lainnya, Thamsir Rahman, Wakil Ketua DPRD Riau, juga sudah menjadi terdakwa kasus korupsi di PN Pekanbaru sejak 21 Maret lalu. Sampai saat ini, Thamsir masih aktif di DPRD Riau. Ketua DPRD Riau Johar Firdaus yang dihubungi hari Minggu (29/4/2012) mengakui, Thamsir dan Azwir masih aktif di DPRD Riau. Namun, menurut Johar, dia tidak memiliki hak mengusulkan penonaktifan kedua kader Partai Demokrat itu.

"Masalah itu merupakan (persoalan) internal partai. Inisiatif penonaktifan semestinya berasal dari partai yang bersangkutan," ujar Johar.

Keputusan DPP lambat
Secara terpisah, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Riau Koko Iskandar mengatakan, pihaknya tidak mempertahankan kader partai yang tersangkut hukum. Dalam kasus Thamsir dan Azwir, pihaknya sudah menyurati Ketua Umum Partai Demokrat di Jakarta sejak kasus itu disidangkan. Namun, sampai sekarang belum ada jawaban.

"Kami belum mengambil tindakan karena belum ada keputusan atau arahan dari DPP (Partai Demokrat) di Jakarta. Selain itu, keduanya masih dapat menjalankan tugas-tugas di DPRD, jadi mereka tentu saja masih aktif. Kalau ada keputusan DPP, pasti segera kami jalankan," ujar Koko.

Terhadap Tengku Azwir yang sudah divonis hakim, kata Koko, partainya juga belum dapat mengambil tindakan mengingat Azwir tidak diperintahkan pengadilan untuk segera dipenjara. Lagi pula, yang bersangkutan masih mengajukan banding. Partai Demokrat Riau akan mengambil tindakan apabila Azwir sudah dihukum secara fisik di penjara.

Menurut Koko, kalaupun DPP Partai Demokrat di Jakarta belum mengambil tindakan, penonaktifan anggota DPRD di tingkat provinsi yang bermasalah secara hukum dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau. Namun, sampai kemarin, BK DPRD Riau belum melakukan pembicaraan terkait masalah itu.