DPRD Riau Tolak Tambah Dana

Pekanbaru, Kompas - Penangkapan dua anggota DPRD Riau dalam kasus suap revisi Peraturan Daerah Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau membawa dampak serius pada penyelesaian akhir pembangunan stadion utama PON 2012. DPRD Riau secara tegas menolak revisi Perda No 5/2008 tentang pembangunan stadion utama dan meminta Pemerintah Provinsi Riau mencari solusi hukum lain.

”Badan legislasi DPRD Riau tidak bersedia membahas revisi Perda No 5/2008 karena masa berlaku perda itu sudah berakhir pada Desember 2011. Usulan revisi perda itu telah ditutup. Kami meminta Pemprov Riau mencari alternatif penyelesaian hukum lain agar pembangunan stadion utama dapat dilanjutkan,” ujar Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau, di Pekanbaru, Selasa (24/4).

Menurut Johar, alternatif hukum lain yang dimaksud DPRD Riau, misalnya, Presiden membuat peraturan presiden untuk melanjutkan pembangunan stadion itu dengan dana pusat. Keterkaitan pemerintah pusat sangat diharapkan karena PON merupakan kegiatan nasional. Keterlambatan penyelesaian stadion utama diyakini dapat menghambat kegiatan PON secara keseluruhan.

”Cukup sulit mengakomodasi kelanjutan pembangunan stadion utama dari sumber APBD Riau. Kami sangat berharap Presiden, Menteri Pemuda dan Olahraga, atau Menteri Dalam Negeri dapat membantu Riau,” kata Johar.

Di ambang masalah

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Emrizal Pakis selaku penanggung jawab pembangunan stadion utama tidak menanggapi langsung pernyataan Johar. Emrizal hanya menegaskan, apa pun permasalahan yang terjadi saat ini, PON Riau harus tetap berlangsung.

”Agar PON tetap berlangsung, pembangunan arena pertandingan harus berjalan. Persoalan yang terjadi sekarang adalah masalah administrasi. Kami berharap persoalan administrasi ini tak mengganggu pelaksanaan PON yang tinggal empat bulan lagi,” kata Emrizal yang juga Wakil Ketua Panitia Besar PON 2012.

Menurut Emrizal, pihaknya sedang melakukan pembahasan lintas satuan kerja di Pemprov Riau sekaligus meminta pertimbangan pakar hukum menyangkut penyelesaian pembangunan stadion utama. Masukan dari Ketua DPRD Riau tentang peraturan Presiden juga merupakan salah satu pokok bahasan.

”Kami mengajak semua pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk mencari solusi. Kami sangat berharap paling tidak pemerintah pusat dapat memfasilitasi persoalan ini. Kami berharap proses administrasi hukumnya menjadi jelas agar di kemudian hari tidak ada lagi gonjang-ganjing tentang ini,” kata Emrizal.

Berdasarkan catatan Kompas, masalah stadion utama PON Riau 2012 muncul setelah Dinas Pemuda dan Olahraga Riau lalai mengawal proses administrasi hukum.

Awalnya, untuk membangun stadion dianggarkan dana Rp 900 miliar yang dikawal Perda No 5/2008 lewat pembangunan tahun jamak sampai Desember 2011. Setelah tenggat terlewati, ternyata anggaran terpakai sudah mencapai Rp 1,18 triliun atau membengkak Rp 218 miliar.

Padahal, revisi Perda No 5/ 2008 tak pernah dilakukan. Kekurangan dana Rp 218 miliar itu masih belum mencukupi karena untuk menyelesaikan stadion butuh tambahan Rp 130 miliar.

Semula Pemprov Riau mengusulkan revisi Perda No 5/2008 bersamaan dengan revisi Perda No 6/2010 tentang Pembangunan Arena Menembak. Namun, KPK menangkap dua anggota DPRD Riau, MFA dan MD, dalam kasus suap revisi Perda No 6/ 2010 pada awal April 2012. Situasi langsung berbalik dan DPRD Riau menegaskan tak akan membahas revisi Perda No 5/2008 lagi.

Tanpa revisi perda itu, niscaya pembangunan stadion utama PON yang pelaksanaannya tinggal empat bulan lagi akan mengalami stagnasi. (SAH)