Apakah Gubernur Riau, Rusli Zainal Ikut Membuka PON Riau 2012?

oleh Syahnan Rangkuti

Suatu waktu di bulan September tahun 2006, di saat sejumlah petinggi KONI Pusat melakukan pemantauan ke Kalimantan Timur, menjelang Pekan Olahraga Nasional 2008, Syaiful Teteng, Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur bercerita kepada delegasi dari Jakarta itu.

Sambil memperkenalkan diri, Syaiful yang juga Ketua Harian Panitia Besar PON mengatakan tidak keberatan dirinya dipanggil Syaiful atau dipanggil Teteng. Namun dia mengaku paling takut kalau dipanggil KPK, maksudnya tentu saja dipanggil oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kurang jelas apakah saat itu Syaiful bermaksud menyampaikan lelucon, atau dia jujur menceritakan suasana batinnya ketika itu. Suasana batin sejumlah pejabat Kaltim memang berubah dingin tatkala Gubernur Kaltim Suwarna AF ditahan KPK pada bulan Juni 2006.

Setelah kejadian itu, kondisi Kaltim yang sedang hangat-hangatnya mempersiapkan PON 2008, mengalami penurunan suhu luar biasa ekstrem. Sampai-sampai, nyaris tidak ada lagi pejabat yang mau menjadi pimpinan proyek pembangunan di sana. Stagnasi terjadi berbulan-bulan, padahal waktu pelaksanaan PON semakin mendekat.

Kondisi Kaltim pada tahun 2006, boleh dikatakan kritis, karena 18 bulan menjelang PON, persiapan arena pertandingan baru mencapai 50-60 persen. Meski nampak panjang, sesungguhnya waktu efektif persiapan PON hanya satu tahun, karena beberapa cabang olahraga membutuhkan ujicoba khusus pada arenanya sebelum dapat dipergunakan.

Ketua Tim Pengarah PON dari KONI Pusat, Djoko Pramono, waktu itu sempat mengeluarkan pernyataan mengejutkan bakal memindahkan lokasi PON ke Jawa Tengah atau Jawa Barat apabila Kaltim tidak segera bangkit. Ucapan Djoko tentu saja hanya gertakan, namun cukup efektif buat Kaltim untuk bangun dari hibernasi akibat " trauma KPK".

Momen kebangkitan itu ternyata belum cukup. Kaltim tidak mampu bangkit sendiri, karena membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk menyelesaikan PON tepat waktu. Akhirnya, pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga, menurunkan dana beserta tim khusus yang dipimpin Deputy V Bidang Pembinaan dan Prestasi, Prof Hari Setiono untuk mendampingi Kaltim bersiap.

Namun, PON Kaltim tetap saja tidak dapat selesai sesuai waktu sehingga harus diundur selama empat bulan.

"Waktu itu pak Menteri (Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault) memerintahkan saya untuk membantu penanganan masalah PON di Kaltim. Pak Menteri minta ke saya, pokoknya PON Kaltim harus sukses. Saya menurunkan 300 orang dari Jakarta dan Surabaya untuk membantu tenaga SDM PON. Selama sembilan bulan menjelang PON, saya lebih banyak berada di Kaltim," ujar Hari hari Jumat (13/4/2012) yang dihubungi lewat telepon.

Sejarah berulang
Kini sejarah berulang di Riau yang sedang mempersiapkan PON 2012. Meski tidak sedahsyat Kaltim, namun Gubernur Riau, Rusli Zainal yang juga Ketua Umum PB PON dicegah bepergian ke luar negeri oleh Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan KPK.

Mulai tanggal 10 April sampai 10 Oktober 2012 ini, Rusli tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri. KPK sudah menyatakan bakal memanggil Rusli dalam waktu dekat. Pencegahan Rusli berawal dari penangkapan Muhammad Faisal Aswan, anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Golkar pada hari Selasa petang (3/4/2012) lalu.

KPK menangkap basah Faisal menerima uang sejumlah Rp 900 juta dari Eka Dharma (Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana, Dinas Pemuda dan Olahraga Riau) dan Rahmat (Manager Keuangan Proyek PT Pembangunan Perumahan).

Uang itu rencananya akan dibagikan kepada sejumlah anggota DPRD Riau yang telah meloloskan Revisi Perda No 6/2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau pada Selasa siang. Inti Revisi Perda itu adalah Dispora Riau meminta tambahan dana sebesar Rp 20 miliar untuk pembangunan arena menembak PON dari rencana awal Rp 44 miliar.

Penambahan dana hampir 50 persen dari rencana itu, menurut Humas PB PON, Chairul Riski dimaksudkan untuk menyesuaikan standar arena menembak. Semula arena itu dibangun hanya untuk PON 2012, namun dalam perkembangannya, Riau ditunjuk sebagai wakil Indonesia sebagai tuan rumah Islamic Solidarity Games (Olimpiade negara-negara Islam) pada tahun 2013.

"Standar awalnya adalah untuk tingkat nasional, namun karena ditunjuk tuan rumah ISG, kami mengajukan perubahan standar menjadi internasional. Ada penambahan di beberapa bagian, terutama lintasan menembak. Sebelum perubahan itu, telah melakukan audit pekerjaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan," ujar Riski yang juga Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau.

Alasan perubahan standar, sebenarnya boleh saja dilakukan, sepanjang sesuai prosedur dan aturan. Hanya saja, persoalan penambahan anggaran yang diambil dari dana rakyat itu ternyata bukan sekali itu saja.

Stadion bermasalah
Selain penambahan dana arena menembak, Pemprov Riau, juga mengajukan penambahan anggaran untuk pembangunan pembangunan Stadion Utama untuk acara pembukaan dan penutupan PON di areal "bermasalah" Universitas Riau.

Bermasalah, karena tanah yang diklaim milik UR itu ternyata milik warga, karena Mahkamah Agung telah memerintahkan Pemprov Riau dan UR mengganti rugi tanah rakyat itu senilai Rp 9 miliar.

Bayangkan, anggaran awal pembangunan stadion berlandaskan Perda Riau No 5/2008 hanya bernilai Rp 900 miliar. Namun setelah tiga tahun dikerjakan, anggaran membengkak sampai Rp 1.18 triliun atau terdapat penambahan sebesar 218 miliar.

Semestinya, gedung megah yang dapat menampung 40.000 penonton itu sudah selesai Desember 2011 lalu, namun sampai saat ini, belum juga rampung. Selain hutang sebesar Rp 218 miliar, Pemprov Riau, masih mengusulkan penambahan anggaran Rp 130 miliar lagi untuk penyelesaian akhir.

Muncul pertanyaan, apakah penambahan dana lebih dari sepertiga dari rencana anggaran awal itu dapat dibenarkan? Mengapa belum ada persetujuan penambahan anggaran, pekerjaan fisiknya tambahan sudah dikerjakan terlebih dahulu?

Mengapa pengerjaan proyek stadion utama itu masih berlangsung sampai sekarang, meskipun waktu akhir pelaksanaan sesuai kontrak adalah Desember 2011? Masih banyak lagi pertanyaan yang belum terjawab. Kalau mau dicari ke belakang, masih ada beberapa contoh tidak profesionalnya Pemprov Riau dalam anggaran.

Misalnya penambahan dana untuk proyek tahun jamak pembangunan jalan dan jembatan pada beberapa tahun sebelumnya dalam era pemerintahan Rusli. Kalaulah benar Faisal Aswan ditangkap KPK dalam kasus suap meloloskan Perda, tentunya kasus itu dapat dipakai sebagai bukti betapa "konspirasi negatif" antara eksekutif dan legislatif di Riau telah terjadi.

Mungkin, selama ini, Pemprov Riau terkesan sesuka hatinya membangun proyek-proyek berskala besar dengan perencanaan minim. Nanti, kalau ada perubahan rencana yang berkaitan dengan penambahan anggaran, tinggal merayu DPRD Riau untuk merevisi payung hukum Perdanya.

Keterkaitan Faisal Aswan dalam kasus suap revisi Perda No 6/2010 ini menjadi benang merah dugaan itu, mengingat dia bukanlah anggota Panitia Khusus DPRD Riau yang membahas perubahan landasan hukum itu.

Dapat diartikan, Faisal adalah orang kepercayaan petinggi di Pemprov Riau yang memiliki kemampuan lobi politik di DPRD Riau. Apalagi selama ini, Faisal dikenal sebagai orang dalam Rusli Zainal. Bahkan, sempat disebut-sebut, Faisal merupakan keponakan Rusli, namun kemudian dibantah.

Setelah kasus Faisal, niat untuk meloloskan revisi Perda No 5/2008 tentang penambahan anggaran stadion utama pasti tidak mudah. Anggota DPRD Riau hampir dapat dipastikan sangat berhati-hati, kalau tidak mau dibilang takut, untuk meloloskan revisi Perda yang sudah kadaluarsa itu.

Beberapa anggota DPRD Riau, di media lokal, bahkan sudah terang-terangan menolak menyetujui perubahan perda itu. Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus juga mengakui, perubahan Perda No 5/2008 sulit dilaksanakan, secara langsung.

Jalan keluarnya adalah mengubah Perda No 7/2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk PON 2012 yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pembangunan stadion utama, terlebih dahulu. Itupun tentunya tidak mudah, karena suasana batin anggota DPRD Riau sedang menukik tajam akibat "trauma KPK".

Dilema Riau
Inilah dilema Riau yang sesungguhnya. Dari kacamata hukum, pembangunan stadion utama PON 2012, jelas menyalahi aturan. Namun, kalau proyek itu tidak dilanjutkan, PON yang sudah di depan mata (rencananya PON dilaksanakan 9 sampai 20 September 2012), akan tertunda.

Nampaknya, pemerintah pusat harus segera turun tangan lagi seperti ketika di Kaltim untuk membenahi benang kusut itu. Dampak pencegahan Rusli dan tertundanya Revisi Perda Stadion Utama mesti segera diantisipasi agar stagnasi PON di Riau dapat dihindarkan. Apalagi, kalau-kalau, status Rusli naik menjadi tersangka.

Paling tidak, Menpora atau Mendagri memberi jalan keluar penyelesaian aturan hukum kelanjutan proyek Stadion Utama PON.

Ada kisah menarik di seputar PON yang jarang diceritakan kepada khalayak.

Pada PON tahun 2000, Basofi Sudirman adalah Gubernur Jatim yang berupaya keras meloloskan daerahnya menjadi tuan rumah PON. Namun, pada saat pelaksanaan PON 2000, Basofi tidak terpilih lagi menjadi gubernur dan digantikan Imam Utomo yang kemudian membuka PON bersama Presiden.

Pada PON 2004 di Palembang, Gubernur Rosihan Arsyad menjadi aktor utama meloloskan Sumatra Selatan menjadi tuan rumah. Namun pada hari-H, Gubernur Sumsel, Syahrial Oesman yang membuka PON bersama Presiden.

Pada PON 2008 di Kalimantan Timur, Gubernur Suwarna AF berjibaku meloloskan Kaltim menjadi tuan rumah PON. Namun pada pelaksanaannya, Presiden membuka PON 2008 bersama pejabat Gubernur Kaltim, Tarmizi Abdul Karim.

Pada PON Riau 2012, Rusli Zainal adalah orang paling getol memperjuangkan Riau terpilih menjadi tuan rumah. Akankah Rusli yang akan mendampingi Presiden membuka PON pada 9 September 2012 nanti?