Riau Bersikeras Menolak Perlombaan Dansa

jakarta, kompas - Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional bersikeras menolak mementaskan dansa. Sampai batas terakhir pendaftaran, Rabu (4/4) tengah malam, ada lima KONI provinsi mendaftar sebagai peserta dansa, yaitu Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Namun, kelima KONI provinsi itu hanya mendaftarkan untuk satu nomor dansa, yaitu nomor cha cha cha. Sementara empat nomor lainnya, waltz, tango, quick step, dan jive, dibatalkan karena jumlah pendaftar kurang dari lima KONI provinsi.

Menurut Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Syamsurizal, Kamis, pihaknya memutuskan tidak akan melombakan dansa walau hanya satu nomor.

”Semua buku untuk delegasi teknis dan buku lain tentang PON Riau 2012 telanjur dicetak. Selain itu, lembaga adat di Riau juga menolak. Kalau dansa tetap dipentaskan, nanti masyarakat tambah marah,” katanya perihal alasan penolakan PB PON.

Dia menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Pasal 11 Ayat 3, KONI sebagai penyelenggara PON wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang ditetapkan sebagai tuan rumah.

”Tuan rumah juga mempunyai hak menentukan cabang olahraga yang akan diperlombakan,” katanya tegas.

Sesuai peraturan

Menurut Wakil Ketua Umum KONI Pusat Bidang Media dan Humas K Inugroho, pendaftar untuk hoki dan drumband hanya empat KONI provinsi sehingga batal diperlombakan.

Inugroho menyatakan, KONI Pusat memutuskan nomor cha cha cha dapat dilombakan karena KONI Pusat harus mengikuti peraturan. Sebelumnya, KONI Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 30 A Tahun 2012 yang menyatakan cabang olahraga hoki, dansa, dan drumband dapat dipentaskan di PON Riau jika diikuti lima KONI provinsi yang lolos kualifikasi. Peserta tidak bisa digantikan provinsi yang tidak lolos kualifikasi.

”Rapat anggota KONI tahun 2012 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan cabang tambahan harus digelar. Kalau SK Nomor 30 A dicabut, jangan-jangan nanti ada lagi yang menggugat KONI,” ujar Inugroho. (WAD)