Mobil Karya Siswa SMK Jangan Dipolitisasi

Jakarta, Kompas - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta agar mobil karya siswa sekolah menengah kejuruan jangan ditunggangi kepentingan politik. Apresiasi terhadap karya anak bangsa sangat dihargai, tetapi jangan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

”Jika diintervensi untuk kepentingan politik, prestasi anak bangsa akan terkubur dan produksi dalam negeri tidak akan pernah berkembang,” kata Nuh, Senin (9/1), di Jakarta.

Saat ini sejumlah partai politik, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan mulai memesan mobil Esemka.

Menurut Nuh, proses produksi mobil Kiat Esemka telah dimulai sejak tahun 2009 di SMK dengan disiplin ilmu otomotif dan teknologi informasi. Tahun 2010, desain dimatangkan.

Saat ini mobil Kiat Esemka itu berada pada tahap teknis, termasuk uji teknis kelayakan Standar Nasional Indonesia (SNI) karena setiap komponen harus memenuhi standar. ”Sekarang hanya tinggal proses administrasi,” ujar Nuh.

Untuk melengkapi proses produksi mobil Esemka hingga tahap akhir pabrikasi massal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Nuh menegaskan, pihaknya tidak ingin hanya membuat satu mobil yang bagus, tetapi akan membuat secara massal dengan kualitas terbaik.

Namun, Nuh juga mengingatkan, SMK tetaplah institusi pendidikan vokasi yang menghasilkan sumber daya manusia.

”SMK bukan pabrik mobil,” kata Nuh. SMK berorientasi pada sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. ”Orientasinya lebih menekankan keterampilan peserta didik,” ujarnya.

Harus sesuai SNI

Secara terpisah, Kepala Badan Standardisasi Nasional Bambang Setiadi dan Kepala Balai Termodinamika, Motor, dan Propulsi (TMP) BPPT Prawoto mengatakan, mobil Esemka hasil rancang bangun dan rekayasa siswa SMK di Solo, sebelum dibuat secara massal dan dioperasikan di jalan umum, menurut ketentuan harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Untuk itu perlu diterapkan serangkaian uji kelaikan jalan dan uji emisi gas buang.

Pada kendaraan bermotor yang terdiri atas banyak komponen, ada sekitar 105 SNI yang harus dipenuhi. Standar ini terkait bukan hanya komponen, melainkan juga cara pengujiannya. Faktor terpenting yang harus dipenuhi adalah SNI pada ban kendaraan yang digunakan. ”Karena ini menyangkut keselamatan berkendara,” ucap Bambang.

Mobil Esemka, kata Prawoto, telah diuji emisi gas buangnya di Balai TMP BPPT tahun lalu. Dari pengujian ini, pihak penguji menyarankan perlu dipenuhi perlengkapan di kendaraan ini, yaitu penggunaan sistem injeksi dan katalitik konverter. Kedua sistem ini berfungsi mereduksi emisi gas buang agar sesuai ambang batas yang ditetapkan.

Setelah keluarnya saran perbaikan, mobil Esemka akan diuji kembali untuk memastikan persyaratan yang ditetapkan terpenuhi. (LUK/YUN/RYO/PRA)