Presiden Belum Teken Perpres SEA Games

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki solusi terkait kosongnya kas Panitia Penyelenggara SEA Games Indonesia (Inasoc). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menandatangani keputusan presiden (keppres) atau peraturan presiden (perpres) untuk mempercepat pencairan dana APBN-P sekaligus payung hukum agar pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan penunjukan langsung tanpa proses tender.

"Silakan ditanyakan ke Kemenpora," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (9/9/2011) ketika ditanya soal penandatanganan keppres/perpres tersebut. Yang jelas, Julian mengatakan, pemerintah sedang bekerja menyelesaikan masalah terkait kosongnya kas Inasoc.

SEA Games XXVI digelar 11-22 November 2011. Ketua Inasoc Rita Subowo dalam rapat kerja antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi X DPR, dan Inasoc di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (8/9), mengatakan, pencairan dana tidak mungkin dilakukan setelah 15 September karena waktunya tak cukup, apalagi kalau melalui tender.

"Saat ini belum ada dana untuk pengadaan peralatan pertandingan, teknologi informasi, akomodasi, transportasi, penyiaran, keamanan, protokol. Bahkan, seleksi ribuan liaison officer terhenti karena tak ada dana," kata Rita.

Ketua Harian Inasoc Rachmat Gobel menuturkan, kepanitiaan SEA Games berada di titik kritis. "Kalau tidak segera dibayar, para pendukung SEA Games akan mundur. Mereka ragu apakah SEA Games jadi dilaksanakan karena dananya tak ada," ujarnya.

Menurut Rachmat, Inasoc membutuhkan payung hukum agar mereka bisa mencari dana selain dana dari APBN, misalnya dengan menjual tiket. "Apakah penjualan tiket harus masuk kas negara atau tidak? Berikan Inasoc kepastian," kata Rachmat.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, dana penyelenggaraan SEA Games sudah siap, tetapi sebagian besar belum disalurkan karena Kemenpora belum memberikan laporan perkembangan proyeknya. Adapun untuk dana tambahan, Kemenpora belum menyiapkan rencana anggaran dan struktur proyeknya.

"Dana SEA Games yang ada pun belum dicairkan penuh. Bahkan, kami sudah mempersiapkan dana tambahan. Kalau proyeknya belum ada perkembangan, bagaimana mau dibayar," kata Agus.

Dalam rapat Kemenpora, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Kementerian Keuangan, Agustus lalu, disepakati pembentukan tim advokasi percepatan pencairan APBN 2011, tetapi tidak berjalan.