Wapres Jusuf Kalla Minta Anggaran AG 2018 Dihemat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) anggaran untuk pelaksanaan Asian Games 2018 yang akan digelar 18 Agustus-2 September di Jakarta dan Palembang bisa dihemat.

"Penyelenggaraan Asian Games perlu lebih hemat, harus lebih sederhana, serta tidak berhura-hura agar banyak negara yang sanggup menjadi penyelenggara, demikian pula untuk Olimpiade," kata JK di Wisma Menpora, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Menurut JK, Indonesia telah mengeluarkan anggaran Rp 30 triliun. Sebanyak Rp 25 triliun digunakan untuk infrastruktur dan prasarana. Baik itu di Jakarta, Palembang, Bandung, atau Banten.

Dalam rapat di Istana Wapres pekan lalu, JK meminta anggaran yang akan dipakai untuk penyelenggaraan Asian Games tidak lebih dari Rp 4 triliun.

"Dana Rp 4 triliun maksudnya bukan pemangkasan karena baru berbentuk usulan dan belum diputuskan pemerintah. Efesiensi tidak akan mengurangi kemeriahan serta target menembus peringkat ke-8 hingga ke-10 Asia," ujar JK.

"Biaya itu tidak hanya dari APBN. Ada dana sponsor, promosi, karcis dan banyak lagi. Intinya, efesiensi dilakukan, namun standar Dewan Olimpiade Asia (OCA) tetap menjadi acuan," ujar JK.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan (Menko PMK) Puan Maharani menyampaikan apresiasi atas upaya percepatan soal Asian Games oleh Wapres JK.

"Pak JK terus bergerak cepat memeriksa koordinasi persiapan Asian Games dengan baik. Pak JK sudah menggelar tiga kali pertemuan ketika Presiden meminta untuk mengawal Asian Games," kata Puan.

Menpora Imam Nahrawi juga menyampaikan apresiasi atas upaya cepat yang dilakukan oleh Wapres JK terkait Asian Games.

"Saya sangat mengapresiasi dukungan dan kehadiran Pak JK di Kemenpora. Ini baru pertama kali dalam sejarah Wapres hadir langsung ke Kemenpora untuk memantau persiapan Asian Games," tutur Imam.

Menpora selanjutnya berharap keberadaan wasit dan pelatih bersertifikasi untuk menunjang Asian Games.

"Sertifikasi bagi wasit dan pelatih juga penting untuk pencapaian prestasi. Pendidikan atlet juga perlu menjadi perhatian karena banyak atlet yang belum bisa menyelesaikan jadwal sekolah atau kuliahnya.

Karena itu, Imam akan berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti. Usulan ini telah disetujui oleh JK. (Delia Mustikasari)