Bantuan Lapangan Desa Harus Sesuai Prosedur

BANDUNG, Kompas.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ingin memastikan bahwa pemberian bantuan untuk pembangunan atau revitalisasi lapangan olahraga desa dan lapangan pendidikan sesuai dengan prosedur mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.

Untuk itu, Kemenpora pun menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga dan melakukan verifikasi langsung lapangan terhadap desa atau lembaga pendidikan calon penerima bantuan tersebut.

“Kami dari Kemenpora ingin bantuan dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan karena semua akan diaudit BPK. Persyaratan-persyaratan harus dipenuhi dan nantinya juga harus dibuat laporan pertanggung jawaban. Kita tidak ingin hal-hal yang tidak kita inginkan sebelumnya terulang lagi,” kata Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Kemenpora, Samsudin saat memberikan pengarahan pada acara Bimbingan Teknis Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga di Hotel Aston, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/7).

Samsudin menjelaskan, untuk tahun 2016, program lapangan desa ditargetkan mencapai 1000 lapangan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat berlipat dari tahun lalu yakni 470 lapangan.  Lapangan desa yang diusulkan bisa berupa lapangan sepakbola, bulutangkis, bola voli, futsal atau panjat tebing.

Program 1000 lapangan desa ini menjadi pogram unggulan Kemenpora sesuai dengan salah satu poin Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK yakni membangun Indonesia dari pinggiran, dari pedesaan. “Sebelumnya, bantuan fisik hanya sampai provinsi dan sedikit kabupaten kota. Sekarang, pembangunan bisa dimulai dari desa,” tegas Samsudin yang didampingi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan, Edy Suryanto, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi, Anang Kosim dan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi, Rinilda.

Tujuan program ini untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang keolahragaan dengan semangat gotong royong, meningkatkan prasarana dan sarana olahraga yang layak dan memenuhi standar, serta mengembangkan minat, bakat dan potensi olahraga di daerah. Wilayah timur Indonesia, terutama Papua menjadi salah satu provinsi yang akan menjadi fokus pemerintah untuk mendapatkan bantuan ini.

Dari 1000 paket lapangan, lanjutnya, tercatat masuk sekitar 5ribu proposal sehingga harus dilakukan seleksi yang ketat. Selain lapangan desa, Kemenpora juga memberikan bantuan untuk lapangan pendidikan. “Semula Kemenpora akan menyediakan sekitar 104 paket untuk lapangan pendidikan, namun karena ada kebijakan pemotongan anggaran, jadinya hanya 44 lapangan pendidikan,” tambah Samsudin.

Pada kesempatan ini, Samsudin juga menyampaikan asas pelaksanaan program nasional bantuan sarana dan prasarana olahraga. Diantaranya efsiensi yakni menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal. Kemudian  Efektif, sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaaat sebesar-besarnya, dan transparan yang maksudnya dilakasanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan.

“Dana bantuan sebaiknya digunakan untuk membangun atau merevitalisasi lapangan olahraga desa sehingga bisa langsung digunakan. Dana bantuan tersebut jangan digunakan untuk pengurukan lahan. Pengurukan bisa dilakukan secara swadaya atau gotong royong masyarakat desa,” tambah Samsudin.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan Kemenpora yang juga Ketua Panitia Bimtek ini Edy Suryanto menyampaikan, digelarnya Bimtek agar calon penerima bantuan lapangan olahraga desa dan lapangan pendidikan mengetahui berbagai kelengkapan administrasi dan syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan bantuan. “Mulai dari persyaratan-persyaratan dalam proses pengajuan sampai pembuatan laporan pertanggung jawaban,” jelasnya.

Bimtek kali ini diikuti oleh sekitar 80 kepala desa dan perwakilan desa serta lembaga pendidikan se-Jawa Barat. Hadir pula perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Setelah kegiatan Bimtek ini, Tim dari Kemenpora yang dipimpin langsung Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Kemenpora,  melakukan verifikasi lapangan ke desa-desa dan lembaga pendidikan calon penerima bantuan di provinsi Jawa Barat.

“Verifikasi kita mulai dari Jawa Barat sebagai provinsi terdekat dari Jakarta. Setelah Jawa Barat, verifikasi akan kami lakukan ke provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia,” tutur Samsudin.