Kasatlak Prima Tak Boleh Rangkap Jabatan

JAKARTA, Kompas.com - Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto salah satu anggota Dewan Pelaksana Prima, Jumat, menekankan tujuh calon yang salah satunya akan terpilih sebagai Ketua Satlak Prima tidak boleh merangkap jabatan.

Ketujuh calon yang dimaksud adalah Suwarno yang kini masih menjabat sebagai Kasatlak Prima, Ketua Umum PB PODSI Achmad Soetjipto, anggota Dewan Pakar PB PRSI Lukman Niode, mantan perenang nasional Richard Sam Bera, Sekjen PP PBSI Anton Subowo, akademisi UNJ Mulyana, dan Wasekjen PB PJSI Sadiq Algadri.

"Nanti akan kita buat semacam pakta integritas. Saat seseorang terpilih menjadi Ketua Satlak Prima dia harus menandatangani suatu pakta integritas bahwa dia akan melepaskan jabatan-jabatan lain agar bisa fokus ke Satlak," ujarnya di sela-sela acara uji kelayakan calon Ketua Satlak Prima di Wisma Kemenpora, Jakarta.

Pakta yang harus ditandatangani di depan Menpora dan disebarluaskan ke publik itu, akan berisi sanksi bila terjadi pelanggaran ketentuan oleh Ketua Satlak Prima terpilih.

Setelah Ketua Satlak Prima diikat dengan pakta integritas, diharapkan anggota-anggotanya juga akan melepaskan diri dari jabatan lain di luar Satlak Prima.

"Yang penting kita buat kesepakatan dengan ketuanya dulu, mungkin tidak bisa kita berlakukan untuk semua anggota Satlak tapi seorang 'role model' di atas bisa mendorong ke (anggota) di bawahnya," katanya.

Gatot juga menjelaskan bahwa Ketua Satlak Prima terpilih tidak berarti memiliki kuasa sepenuhnya atas pengambilan kebijakan karena Kemenpora dan Dewan Pelaksana Prima akan terus mendiskusikan tentang grand design serta sistem komunikasi yang akan dibangunnya dengan setiap PB atau PP cabang olahraga.

Jika dalam kepemimpinannya ternyata atlet Indonesia gagal mencapai target dalam suatu event, kata Gatot, maka Ketua Satlak Prima terpilih akan berhadapan dengan konsekuensi pencopotan jabatan.

"Dari awal saya tegaskan bahwa `reward and punishment¿ itu penting. Kalau dalam mencapai target tertentu dia gagal, dia harus bersedia mundur dari jabatannya," ujar Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu.

Dalam kesempatan itu, Gatot juga menyebutkan tiga kriteria penilaian yang diberikan kepada tujuh calon Ketua Satlak Prima.

"Pertama, adanya target yang realistis. Sebagai calon mereka bisa saja menyebutkan target misalnya ingin masuk lima besar atau 10 besar dalam ajang tertentu, tapi yang terpenting bagaimana tahapan konkret mencapai target tersebut," ujarnya.

Kedua, kata dia, yaitu keberanian setiap calon untuk mengambil satu studi kasus, memaparkan penyebab, dan kemudian mengusulkan solusi atas kasus tersebut. Ketiga, bisa membedah setiap kendala atau persoalan secara jujur dan terbuka.

Sayangnya, kata dia, sebagian besar calon tersebut belum ada yang berani mengambil studi kasus. Visi misi yang dipaparkan oleh setiap calon pun masih bersifat umum.
"Padahal saya ingin mereka terbuka dan jujur. Misalnya, bilang saja kalau Kemenpora lamban dalam mengurus lelang untuk pengadaan alat," Gatot menambahkan.

Setelah uji kelayakan yang berlangsung selama tujuh jam tersebut, Dewan Pelaksana Prima akan mengadakan rapat lanjutan pada Selasa (1/9) untuk memberikan hasil penilaian mereka terhadap masing-masing calon.

Sesuai Perpres, tiga calon yang menempati peringkat teratas akan diusulkan oleh Ketua Dewan Pelaksana Prima dalam hal ini Ketua KONI Pusat Tono Suratman kepada Ketua Dewan Pengarah Prima yaitu Menpora Imam Nahrawi. "Nanti Menpora yang akan memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi Kasatlak Prima," ujar anggota Dewan Pelaksana Prima K. Inugroho.