BANDUNG, KOMPAS.com — Sejumlah kalangan di Jawa Barat mendukung provinsi itu untuk menjadi tuan rumah PON XIX 2016 sekaligus siap menyukseskan tuan rumah SEA Games 2011 mendatang.
Dukungan itu dituangkan dalam bentuk pernyataan sikap dan menandatangani dokumen dukungan kepada KONI Jawa Barat di Bandung, Jumat (27/11). "Dukungan dari elemen masyarakat itu merupakan salah satu syarat pencalonan menjadi tuan rumah PON, dan ternyata bukan hanya aspirasi pemerintah daerah dan KONI Jabar saja, namun juga mendapat dukungan dari masyarakat," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat Amung Ma’mun.
Beberapa elemen masyarakat itu, antara lain, Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), HKTI, PWI, PGRI, MUI, KNPI serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.
Peranan dan dukungan masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan penyelenggaraan pertandingan multievent. Rencananya dokumen dukungan itu akan diserahkan ke KONI Pusat untuk menjadi bahan pertimbangan penilaian.
Untuk menjadi ruan rumah PON XIX 2016 mendatang, Jawa Barat dipastikan akan bersaing dengan Banten yang juga mengajukan diri menjadi tuan rumah. Banten merupakan provinsi pemekaran dari Jawa Barat pada 2003 lalu.
Jabar mengajukan diri menjadi tuan rumah PON XVIII 2012 yang akhirnya dimenangkan oleh Provinsi Riau. Jabar bersama Jakarta dan Jateng dipastikan menjadi tuan rumah SEA Games 2011.
Khusus untuk tuan rumah PON 2016, Jawa Barat telah menggelindingkan program "Jabar Terkini", selain untuk membidik jadi tuan rumah PON 2016 itu, juga mengincar juara umum. "Kami sudah siap menjadi tuan rumah PON XIX mendatang, fasilitas olahraga saat ini sudah dibangun, selain persiapan tuan rumah SEA Games juga untuk PON," kata Amung Ma’mun.
Pembangunan fasilitas pertandingan cabang olahraga juga akan digulirkan berdasarkan prioritas cabang yang bersangkutan di setiap daerah. Ia mencontohkan, kemungkinan pembangunan GOR Takraw di Sumedang; renang, boling, dan layar di Cirebon; golf di Bogor; dayung di Purwakarta; dan di beberapa tempat lainnya.
"Persiapan lebih awal ini untuk memudahkan alokasi pembiayaan sarana olahraga yang akan dibangun, polanya sharing antara APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota," kata H Amung menambahkan.