Ajukan Rp 23 M, Dikabulkan Rp 9 M - Kompas.com

Ajukan Rp 23 M, Dikabulkan Rp 9 M

Tjahjo Sasongko
Kompas.com - 06/01/2018, 18:47 WIB
Tim verifikasi bentukan Kemenpora pun harus menyaring usulan anggaran setiap cabor dengan berpatok pada aturan yang ada.
PB GABSI sendiri mengusulkan Rp 23 miliar untuk 32 atletnya, tetapi tim verifikasi yang beranggotakan 11 orang hanya merekomendasikan Rp 9 miliar bagi 12 atlet, lengkap dengan tugas bridge untuk menyumbang dua emas. 
Tim verifikasi bentukan Kemenpora pun harus menyaring usulan anggaran setiap cabor dengan berpatok pada aturan yang ada. PB GABSI sendiri mengusulkan Rp 23 miliar untuk 32 atletnya, tetapi tim verifikasi yang beranggotakan 11 orang hanya merekomendasikan Rp 9 miliar bagi 12 atlet, lengkap dengan tugas bridge untuk menyumbang dua emas.

 

JAKARTA, Kompas.com - Pemangkasan anggaran proposal program Pelatnas Asian Games 2018 cabang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus menuai kritikan. Sorotan tajam pun datang dari sejumlah induk cabang olahraga (cabor) terkait kebijakan itu, salah satunya adalah dari Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (PB GABSI).

Seperti diketahui, Kemenpora khususnya Deputi IV Pembinaan Prestasi Olahraga mengalokasikan sebesar 70% dari Rp 735 miliar untuk 40 induk cabor serta National Paralympic Committee (NPC). Tim verifikasi bentukan Kemenpora pun harus menyaring usulan anggaran setiap cabor dengan berpatok pada aturan yang ada.

PB GABSI sendiri mengusulkan Rp 23 miliar untuk 32 atletnya, tetapi tim verifikasi yang beranggotakan 11 orang hanya merekomendasikan Rp 9 miliar bagi 12 atlet, lengkap dengan tugas bridge untuk menyumbang dua emas.

Ketua Umum PB GABSI Ekawahyu Kasih menilai pun angka rekomendasi yang diterimanya sangat tidak sesuai untuk agenda try out dan training camp demi menggenjot prestasi bridge.

PB GABSI, lanjut Ekawahyu, dengan tegas mengimbau tim verifikasi untuk merevisi aturan, bukan justru mengorbankan target prestasi. Demi torehan emas, Ekawahyu pun meminta pemerintah untuk bisa merevisi aturan yang ada.

"Tim verifikasi bilang cabor harus mengerti karena peraturan harus diikuti. Memang betul, mereka menjalankan tugasnya sesuai aturan Deputi IV, tapi itu bisa diubah setelah tim verifikasi bertemu cabor dan mendapatkan masukan bahwa apa yang dilakukan kurang tepat dan berpotensi menghilangkan target emas," ucap Ekawahyu kepada wartawan pada Sabtu (6/1).

"Contohnya bridge 32 atlet jadi 12 atlet, dari Rp 23 miliar jadi Rp 9 miliar sementara ditargetkan dua emas. Artinya ada peraturan deputi yang perlu direvisi, bukan sebaliknya tim verifikasi bersikukuh dengan peraturan dan tutup mata terhadap masalah yang disampaikan. Perpres (Peraturan Presiden) tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional saja bisa diubah kok, apalagi hanya peraturan Deputi," tegasnya.

Tak hanya itu, Ekawahyu pun meyesalkan langkah tim verifikasi yang tidak pernah melibatkan induk cabor dalam penyusunan anggaran. Padahal, induk cabor adalah pihak yang paling mengetahui secara rinci mengenai kebutuhan pelatnas untuk bisa mewujudkan raihan medali emas di Asian Games 2018.

"Sudah selayaknya kajian tentang anggaran itu dilakukan secara detil pada setiap nomor dan cabor unggulan. Dan, itu yang tidak dilakukan tim verifikasi hingga hari ini. Mereka tidak pernah melibatkan induk cabor padahal yang paling menegerti isi perut dari setiap nomor dan cabor unggulan adalah induk organisasinya," kata Eka.

"Tetapi, mereka lakukan itu sendiri. Kami sebagai induk cabor tiba-tiba diberitahu anggaran yang disetujui adalah demikian, dengan pemangkasan mencapai 60-70%. Begitu juga pemotongan jumlah atlet, mereka menerapkan kebijakan secara sepihak. Mereka bertindak seolah-olah sebagai pakar dalam setiap nomor dan cabor. Saya tentu saja sangat menyesalkan langkah tersebut," pungkasnya.

PenulisTjahjo Sasongko
EditorTjahjo Sasongko
Komentar

Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Anggap Pernyataan Zulkifli Hasan soal LGBT Ada Hikmahnya

Pimpinan MPR Anggap Pernyataan Zulkifli Hasan soal LGBT Ada Hikmahnya

Nasional
Setelah Dilaporkan ke Polisi, Serangan Akun Fiktif Paspor 'Online' Menurun

Setelah Dilaporkan ke Polisi, Serangan Akun Fiktif Paspor "Online" Menurun

Nasional
Harta 42 Orang Terkaya Setara Kekayaan 3 Miliar Warga Miskin Dunia

Harta 42 Orang Terkaya Setara Kekayaan 3 Miliar Warga Miskin Dunia

Internasional
Cemari Sungai Citarum, Pabrik Tekstil PT South Pacific Viscose Didemo Warga

Cemari Sungai Citarum, Pabrik Tekstil PT South Pacific Viscose Didemo Warga

Regional
Kasatpol PP DKI: Saya Tidak Memukul, Hanya Menempelkan Tangan ke Pipi Anak Buah

Kasatpol PP DKI: Saya Tidak Memukul, Hanya Menempelkan Tangan ke Pipi Anak Buah

Megapolitan
Dokter Terbang Akan Dikerahkan untuk Tangani Wabah Penyakit di Papua

Dokter Terbang Akan Dikerahkan untuk Tangani Wabah Penyakit di Papua

Nasional
Pemilik Gym Tak Menyangka Tempatnya Digunakan Pasangan Gay Berbuat Asusila

Pemilik Gym Tak Menyangka Tempatnya Digunakan Pasangan Gay Berbuat Asusila

Megapolitan
Hari Ini dalam Sejarah: Korea Utara Tangkap Kapal AL Amerika Serikat

Hari Ini dalam Sejarah: Korea Utara Tangkap Kapal AL Amerika Serikat

Internasional
Demokrat Tak Masalah Banyak Menteri Jokowi Rangkap Jabatan

Demokrat Tak Masalah Banyak Menteri Jokowi Rangkap Jabatan

Nasional
Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Tak Ada yang Buat Aturan Sendiri

Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Tak Ada yang Buat Aturan Sendiri

Nasional
Kampanye Libatkan Anak Melanggar UU Perlindungan Anak

Kampanye Libatkan Anak Melanggar UU Perlindungan Anak

Nasional
Dibajak 72.000 Akun Fiktif Permohonan Paspor Online, Ini 3 Langkah Antisipasi Ditjen Imigrasi

Dibajak 72.000 Akun Fiktif Permohonan Paspor Online, Ini 3 Langkah Antisipasi Ditjen Imigrasi

Nasional
Seorang Polisi Hutan Dianiaya karena Larang Tebang Pohon di Hutan Lindung

Seorang Polisi Hutan Dianiaya karena Larang Tebang Pohon di Hutan Lindung

Regional
Sandiaga: 5 Tahun ke Depan, Pembangunan Infrastruktur 5 Kali Lipat Lebih Banyak

Sandiaga: 5 Tahun ke Depan, Pembangunan Infrastruktur 5 Kali Lipat Lebih Banyak

Megapolitan
Kecuali PAN, Semua Parpol Pendukung Tak Persoalkan Jokowi soal Rangkap Jabatan

Kecuali PAN, Semua Parpol Pendukung Tak Persoalkan Jokowi soal Rangkap Jabatan

Nasional
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM