Memangkas Hambatan Birokrasi di Olahraga

JAKARTA, Kompas.com - Sejumlah pengurus induk organisasi cabang olahraga mendesak pemerintah untuk memangkas hambatan birokrasi dan segera menetapkan pejabat definitif di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), khususnya yang bertanggung jawab terhadap peningkatan prestasi olahraga.

”Kita sudah tidak punya waktu, mengingat pelaksanaan Asian Games 2018 hanya tinggal sepuluh bulan,” kata Ketua Umum Indonesia Jetsport Boating Association (IJBA), Saiful Sutan Aswar.

Desakan yang sama dilontarkan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tenis Indonesia (PP PESTI) Arianto Amiruddin dan Ketua Bidang Usaha dan Dana Pengurus Besar Persatuan Basket Indonesia (PB Perbasi). Ketiganya memberikan keterangan pers secara terpisah, Minggu (29/10).

Mengutip Saiful Aswar, sejak Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dibubarkan pasca hasil buruk kontingen Indonesia dalam SEA Games Kuala Lumpur Agustus lalu, tanggung jawab peningkatan prestasi atlet-atlet olahraga nasional kini ditumpukan pada pengurus pusat/pengurus besar (PP/PB) cabang olahraga. ”Kemenpora berperan sebagai fasilitator sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, dibantu oleh KONI,” ujar Fully, sapaan karib Saiful.

Sinergitas antara Kemenpora dengan pengurus cabang olahraga (cabor) menjadi krusial, lanjut Fully, karena selama ini banyak program yang direncanakan oleh cabor tidak dapat berjalan dengan baik. ”Ada hambatan sistem administrasi dan birokrasi yang panjang serta kebijakan dalam hal penganggaran yang tidak sejalan dengan perencanaan cabor,” tuturnya. ”Sinergitas dapat terbentuk apabila hambatan birokrasi bisa dibuat sederhana dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Arianto Amiruddin menyatakan, salah satu posisi penting di Kemenpora yang ikut bertanggung jawab dalam peningkatan prestasi olahraga adalah Deputi IV yang, sejak Februari 2017, lowong dan diisi oleh pelaksana tugas (plt). Menilik urgensinya, Arianto berharap, posisi lowong tersebut segera diisi oleh pejabat definitif yang tidak saja berpengalaman, tapi juga memiliki rekam jejak bekerjasama dengan beragam induk organisasi olahraga.

”Pejabat tersebut seyogianya berasal dari internal (kementerian). Kenapa? Sudah tidak ada waktu lagi bagi pejabat eksternal untuk beradaptasi, belajar begitu banyak dan mengenal karakter semua cabor,” ujar Arianto. ”Kemenpora sebelum ini pernah memiliki Deputi IV yang berlatarbelakang akademisi, tapi malah kurang efektif,” timpal Fully.

Arianto menambahkan, selain berpengalaman menangani berbagai event olahraga, pejabat dari kalangan birokrasi juga berpengalaman dalam proses administrasi dan pencairan dana. ”Namun, yang terpenting bagi kami, dia harus mampu berkoordinasi, mau dan mampu melayani serta bekerjasama dengan kami. Ia juga harus siap kapan saja saat dibutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, Fareza Tamrella mengingatkan, pembubaran Satlak Prima salah satunya didasarkan pada kenyataan bahwa keberadaannya justru memperpanjang rantai birokrasi. Karenanya, tanpa Satlak Prima, ia berharap pengambilan keputusan di birokrasi nantinya dapat berlangsung lebih cepat dengan mekanisme yang tak rumit.

”Deputi baru Kemenpora, dengan demikian, tidak hanya dituntut mampu bekerjasama dengan cabor, tapi juga harus dapat meringkas dan memudahkan birokrasi,” tegas Fareza.   

Fully Sutan Aswar berpendapat senada. Kata dia, cabor adalah organisasi yang mengelola para pahlawan olahraga. Ia punya beban dan target mengharumkan nama bangsa dan negara lewat capaian prestasi. Karena itu, hubungan harmonis pengurus cabor dan Deputi IV semestinya menjadi pertimbangan utama.

”Tak cukup hanya berbekal pemahaman terhadap olahraga, dia juga mesti memahami karakter dan kebutuhan cabor. Dalam waktu yang tersisa menuju Asian Games, tentu kami lebih memilih personal di kementerian yang mudah berinteraksi dengan cabor,” ujarnya.  

Fully menolak membandingkan para kandidat dari sisi pribadi. Ia lebih menimbang ke soal kemampuan masing-masing dalam memanfaatkan waktu yang tinggal sepuluh bulan, dipotong puasa Ramadan, dan lain-lain. ”Kandidat dari luar tentu perlu waktu lebih panjang untuk mempelajari karakter dan kebutuhan para cabor. Sedangkan kandidat internal cenderung sudah lebih mengenal keseharian para cabor,” tuturnya. Jelasnya, cabor butuh pejabat yang mampu berinteraksi segera, agar waktu yang sudah sangat dekat dapat dioptimalkan dengan baik.

Untuk diketahui, ada tiga nama kandidat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang diusulkan dan saat ini sedang digodok oleh Tim Penilaian Akhir (TPA). Mereka adalah Yuni Poerwanti (Plt. Deputi IV), Chandra Bhakti (Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga), dan Mulyana (Kepala Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta).