Skorsing 6 Atlet, Pengurus Taekwondo Diadukan ke Kementerian PPA

DENPASAR, KOMPAS.com - Aktivis pemerhati anak sekaligus pengacara, Siti Sapurah mengadukan pengurus Taekwondo (TI) Bali ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) RI.

Hal ini karena TI Bali menskorsing 6 atlet TI Kota Denpasar. Keenamnya adalah Putu Oka Mahendra, I Wayan Divayana Ranendra Putra, Julianto Putu Oka S, I Putu Bagus Paramananda, K Mira Adelia Putra serta Ni Kadek Nia Ananda Suryandari.

Diadukannya TI Bali setelah langkah mediasi oleh sejumlah pihak di Bali menemui jalan buntu.

"Hari ini saya berangkat ke Jakarta untuk bertemu Ibu Menteri (PPA)," kata Siti Sapurah, Minggu (9/7/2017).

Baca juga: Kemhan Gelar Turnamen Terbuka Taekwondo Tingkat Nasional

Menurut Sapurah, 6 pelajar di Kota Denpasar diskorsing TI Bali pada Oktober tahun 2016. Menurutnya, persoalan ini bermula dari adanya polemik antara TI Bali dan TI Denpasar.

Seorang pengurus TI Denpasar diskorsing karena dianggap mencemarkan nama baik ketua TI Bali. Keenam pelajar terkena dampak karena saat mengikuti kejuaraan Malaysia Open mereka sempat foto bersama dengan pengurus TI Denpasar yang terkenal skorsing. Keenamnya kemudian dipulangkan dari Malaysia.

Selain dipulangkan dari Malaysia, keenamnya diskorsing sehingga tidak diperbolehkan mengikuti seluruh kejuaraan pada berbagai level, termasuk pekan olahraga dan seni pelajar di Kota Denpasar pada April 2017.

"Tidak ada kesalahan apa-apa dari anak-anak ini, kenapa mereka yang jadi korban," ujar Sapurah.

Polemik terus berlanjut. Sejumlah pihak telah berupaya untuk melakukan mediasi tapi menemui jalan buntu. Cara TI Bali ini dianggap menghambat langkah anak-anak tersebut untuk mengembangkan bakat dan prestasi. Karena itu perlu diadukan ke Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.

"Semangat kami adalah menyelamatkan masa depan anak-anak ini," ujar Sapurah.

Baca juga: Soal Persatuan, Politisi harus Meniru Para Atlet

Perjuangan para atlet ini bertujuan agar bisa mengikuti pekan olahraga provinsi (Porprov) Bali tahun 2017.

Rencananya, Sapurah akan diterima langsung oleh Menteri PPA pada Senin (10/6/2017).