Pemerintah Hindari Kartu Kuning Kedua dari FIFA

JAKARTA, Kompas.com -  FIFA tidak mendorong dilakukannya Kongres Luar Biasa (KLB) tetapi semua diserahkan dengan mekanisme votter sesuai ketentuan Statuta FIFA, Statuta AFC dan Statuta PSSI.

Kepala Komunikasi Publik merangkap Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Gatot S. Dewa Broto menggelar jumpa pers terkait masalah persiapan Asian Games 2018 dan masalah pencabutan surat pembekuan PSSI di Media Center Kantor Menpora Senayan, Jakarta, Selasa (10/5) sore.

Beberapa stakeholder olahraga KOI, Inasgoc, MenPU-Pera hari ini mengadakan pertemuan dengan OCA di Jakarta untuk mengetahui progres report persiapan Asian Games 2018 di Indonesia. "Paparan kali ini jauh lebih baik dan maju dibandingkan dengan Corcom akhir bulan lalu karena telah ada gambaran tentang renovasi GBK dengan lengkap dan terperinci, wisma atlet, Jakabaring serta velodrom dan equestrian. Pihak OCA yang hadir mengaku puas dengan beberapa catatan yakni keamanan, akses penonton dan tamu serta lalulintas," ucap Gatot.

Menurutnya, berdasarkan arahan Presiden Jokowi masalah PSSI diharapkan selesai sebelum Kongres FIFA di Meksiko 12-13 Mei mendatang. "FIFA tidak akan mencabut sanksinya kepada Indonesia apabila pembekuan belum dicabut, kami Kemenpora telah menyiapkan draft pencabutan sejak 24 Februari 2016 lalu, tetapi semua tergantung Pak Menpora," ujarnya.

Gatot menegaskan FIFA tidak mendorong dilakukannya Kongres Luar Biasa (KLB) tetapi semua diserahkan dengan mekanisme votter sesuai ketentuan Statuta FIFA, Statuta AFC dan Statuta PSSI. "Kami pemerintah tidak akan mendorong-dorong terlalu jauh untuk menghindari adanya 'Kartu Kuning' dan offside kedua dari FIFA," tegasnya.

Sebelumnya ditempat yang sama, 7 (tujuh) perwakilan yang mengatasnamakan Aliansi Klub Sepakbola Indonesia (AKSI) Persebaya Surabaya (Ram Surahman), Arema Indonesia (Novi Zaenal), Persema Malang (Didied Affandy), Lampung FC (M. Chaerul), Persibo Bojonegoro, Persewangi Banyuwangi (Iwan Rudiyanto) dan Persipasi Kota Bekasi (Yeksa Chandra) yang mengaku disingkirkan dan dizolimi Pengurus PSSI menyampaikan keberatannya terkait agenda Pemerintah melakukan reformasi total terhadap tata kelola sepakbola nasional dan pengurus PSSI sebelum tuntutan mereka dipenuhi.

Salah satu tuntutan mereka meminta Presiden Jokowi-JK dan Menpora Imam Nahrawi untuk tidak mencabut pembekuan PSSI sebelum 7 (tujuh) klub yang terzolimi karena kepentingan rezim PSSI dikembalikan status keanggotaannya seperti sedia kala.

 "Kami telah menyampaikan kepada Presiden agar nasib tujuh klub ini untuk diperhatikan, kami berharap kepada Presiden dan Menpora tidak mencabut pembekuan PSSI sebelum status kami jelas, status badan hukum pemilik klub agar diperhatikan secara legal dan kami minta pemerintah untuk mengawal dan mengawasi jalannya KLB," ucap Didied Affandy.