PBSI Diminta Indahkan Kode Etik BWF

JAKARTA, Kompas.com - Pemerintah mendukung langkah Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang mengeluarkan kode etik anti pengaturan skor dan taruhan sebagai bagian dari upaya menjaga fair play di setiap pertandingan.

Karena itu, Menpora Imam Nahrawi meminta PBSI untuk menindaklanjuti kode etik BWF tersebut, dan menerapkan berbagai langkah agar aturan itu dapat menjadi gerakan nasional di sektor perbulutangkisan Tanah Air.

“Pengaturan skor pertandingan dan taruhan memang tidak sesuai dengan prinsip fair play dan merusak nilai-nilai sportivitas. Praktik kotor Ini bisa terjadi dimana pun. Karena itu, pemain, ofisial tim, staf event, wasit, termasuk pekerja sukarela di bulutangkis, harus dihukum seberat-beratnya jika terlibat dalam pengaturan skor dan taruhan,” ujar Menpora mengomentari kode etik anti pengaturan skor dan taruhan yang dikeluarkan BWF.

Menurutnya, kode etik anti pengaturan skor dari otoritas bulutangkis dunia tersebut, dengan ancaman terberat larangan berkecimpung di bulutangkis seumur hidup, menjadi langkah antisipatif sekaligus represif terhadap adanya potensi dan indikasi praktik tidak sehat dalam pertandingan bulu tangkis. Kode etik ini sangat penting, terutama ketika skandal pengaturan skor (match fixing) sudah terungkap di beberapa cabang olahraga, seperti sepak bola dan tenis internasional.

Menpora yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Semarang menegaskan, pengaturan skor dan taruhan yang merusak pertandingan, merupakan musuh utama sekaligus abadi yang harus terus diperangi.

Ketika berbagai pertandingan bulutangkis domestik dan internasional makin marak di Indonesia, PBSI harus mempunyai perangkat pencegahan untuk memastikan bahwa pengaturan skor dan taruhan tidak masuk ke arena pertandingan. Seperti yang terjadi pada sepakbola nasional di masa lalu yang berdampak pada terpuruknya prestasi.

“Bulu tangkis bisa dikatakan merupakan industri olahraga terbesar kedua di Indonesia setelah sepak bola. Jadi potensi masuknya mafia ke industri cukup terbuka. Karena itu, PBSI harus proaktif mencegah para pemain, ofisial tim, staf event, wasit, termasuk pekerja sukarela di bulutangkis di Indonesia terlibat pengaturan skor pertandingan mulai event level daerah hingga internasional. Memerangi pengaturan skor adalah harga mati,” tegas Menpora.