Kebetulan, Rosan Perkasa Roeslani dan Sandiaga Uno saat ini juga aktif di dunia olah raga sebagai Ketua Umum PP PABBSI (angkat besi dan bina raga) dan PP PRSI (renang).
Imam Nahrawi berharap banyak pengusaha-pengusaha lain dan juga perusahaan untuk bergotong-royong membantu Rio mewujudkan mimpinya sekaligus mengangkat pamor Indonesia di pentas internasional.
"Perhatian dan kepedulian Sandiaga Uno bisa dicontoh oleh para pengusaha dan orang-orang kaya lain yang di Indonesia untuk membantu Rio bisa berlaga di F1. Ini sedari awal memang menjadi harapan pemerintah. Setelah Sandi, kini Pak Rosan Perkasa Roeslani dari KADIN saya dengar dari media juga tergerak dan mau mengajak rekan-rekannya untuk membantu Rio. Ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan. Semakin banyak pengusaha yang bantu, tentu akan semakin memantapkan Rio tampil di F1," ujar Menpora.
Selain pengusaha atau orang kaya secara perorangan, Menpora juga terus mengetuk kalangan usaha baik swasta BUMN maupun swasta agar juga peduli dengan Rio. Sebab, kekurangan dana Rio untuk bisa tampil di F1 sangat besar.
Sebelumnya, di samping mengimbau pengusaha dan perusahaan swasta, Menpora juga sudah mendatangi Menteri BUMN untuk meminta dukungan agar kalangan BUMN agar membantu Rio.
Sehingga pertemuan Rio dengan Sandi dan pernyataan Kepala KADIN diharapkan menjadi sinyal yang baik untuk mengatasi kendala agar Rio bisa tampil penuh di F1 bersama dengan Tim Manor.
"Benar yang dikatakan Sandiaga Uno bahwa dengan tampilnya Rio di F1 ada potensi mempromosikan Indonesia ke dunia internasional. Karena itu, para pengusaha dan kalangan usaha untuk bersama-sama mencetak sejarah melahirkan anak bangsa pertama yang bisa tampil di F1," ungkap Menpora.
Seperti diketahui, untuk bisa memperkuat penuh Tim Manor, Rio harus menyediakan dana sekitar 15 juta euro (sekitar Rp 225 miliar). Artinya, masih kurang sekitar 10 juta euro karena Pertamina sudah menyiapkan 5 juta euro.
Kemenpora sebenarnya sudah menyiapkan bantuan sekitar Rp 100 miliar. Namun, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan DPR dan Menpora tetap sedang mengupayakan untuk masuk APBN-P.