Masalah Terus Bermunculan di Luar Pertandingan PON Riau

Oleh Syahnan Rangkuti

KOMPAS.com- PON Riau 2012 ternyata tidak hanya bermasalah dalam penyiapan fasilitas arena dan akomodasi atletnya. Aturan permainan di luar gelanggang juga banyak ditabrak. Uniknya, pelaku pelanggaran aturan itu justru berasal dari pembuat aturan itu sendiri.

Kasus yang menonjol adalah sepakbola. Kekisruhan pada organisasi induk sepakbola PSSI yang dikhawatirkan akan menimbulkan polemik ternyata benar-benar terjadi.

Kisruh tim Jambi dan Jawa Barat yang memiliki tim ganda, serta polemik antara tim Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang merasa lebih berhak tampil di PON adalah bentuk ketidakmampuan KONI menyelesaikan masalah sebelum PON dilangsungkan.

Pada PON Riau 2012, PSSI merasa dikerjai KONI. PSSI kemudian mengambil sikap menarik wasitnya dan seluruh perlengkapan pertandingan. KONI tidak ambil pusing, karena kubu PSSI tandingan sudah siap melanjutkan penyelenggaraan pertandingan sepakbola.

Kasus KONI kontra PSSI belum selesai. Usai PON ini, KONI dipastikan akan disibuki urusan hukum PSSI.

Kisruh sepakbola ternyata tidak berhenti di situ. Giliran tim Jawa Timur pula yang memprotes KONI. Menurut Jatim, Jabar semestinya didiskualifikasi dari PON karena tidak mengikuti keputusan Dewan Hakim.

Menurut Tim Hukum sepakbola Jatim, Ma'ruf Syah, Keputusan Dewan Hakim PON Riau, hanya membolehkan kesebelasan Jabar berlaga apabila berada dibawah asuhan manajer Tonny Apriliani (poin 3). Bila putusan itu dilanggar, tim Jabar harus didiskualifikasi (poin 4).

Ternyata di lapangan, manajer tim Jabar bukanlah Tonny Apriliani, melainkan Dandan. Jatim merasa, ketentuan Dewan Hakim harus ditegakkan. Jabar harus didiskualifikasi. Apalagi, ternyata Jatim tidak lolos ke enam besar, karena kalah selisih gol dengan Jawa Barat.

Protes Jatim tidak ditanggapi karena Ketua Umum KONI Tono Suratman dalam surat No 307/UMM/IX/2002 memerintahkan Panitia Pelaksana untuk tetap menerima hasil tim sepakbola Jabar. Dalam artian, putusan Dewan Hakim tidak dijalankan.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf pun mengadu kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng, namun tim Jabar tetap tidak didiskualifikasi, meski melanggar SK Dewan Wasit.

Pelaksana Tugas Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung mengungkapkan, protes bukan semata agar tim sepakbola Jatim lolos ke Enam Besar. Hal itu ditujukan agar penegakan hukum penyelenggaraan PON dapat dilaksanakan lebih baik.

Tono Suratman bergeming dengan keputusannya. Dalam jurnal resmi PB PON Riau 2012 edisi Jumat (14/9)/2012, Tono menyebutkan berhak menganulir keputusan Dewan Hakim.

"Saya yang membentuk Dewan Hakim, jadi saya boleh intervensi," ujarnya seperti dikutip dalam jurnal itu.

Timbul pertanyaan, apakah karena Ketua KONI yang membentuk Dewan Hakim, berhak menganulir keputusan Dewan Hakim yang dibentuknya? Bukankah keputusan Dewan Hakim bersifat independen dan tidak dapat dianulir? Bahkan oleh pembentuknya sendiri?